Kedudukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Demi Menjaga Keseimbangan Prinsip Kepastian Hukum & Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9989Keywords:
Judex Facti, Novum, Judicial ReviewAbstract
A judicial review (PK) in civil cases is an extraordinary legal remedy aimed at correcting a legally binding decision to achieve substantive justice. However, the application of the novum (new evidence) and the erroneous judgment often creates tension between legal certainty and justice. This study examines: (1) how the novum and erroneous judgments are regulated and applied in a judicial review, and (2) whether their application is capable of bridging legal certainty and restorative justice, and what their Ideal construction should be. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, analyzed qualitatively. The results indicate that the application of both grounds is suboptimal due to unclear parameters, inconsistent decisions, and the potential for misuse of the PK. Therefore, it is necessary to limit the criteria, strengthen the consistency of jurisprudence, and integrate a restorative justice approach to achieve a balance between legal certainty and justice.
References
Anand, G., & Raden Roro, F. S. (2015). Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, 1(1).
Ariyanti, V. (2019). Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2).
Arto, M. (1996). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Cet. IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 12(2).
Harahap, M. Y. (2005). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Y. (2008). Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Hariyanto, D. R. S., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. Kertha Patrika, 42(2).
Hukumonline. (2026). Pengertian Novum Dalam Peninjauan Kembali. Diakses Pada 25 Maret 2026.
Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. Islamadina, 18(2).
Juanda, E. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(1).
Kolondam, D. (2018). Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mutlak Dalam Praktek Perkara Perdata. Jurnal Lex Privatum, 6(2).
Manaqib, U. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Perdata. Al-Hukama, 9(1).
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Nur, S. (2016). Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Jurnal Legal Opinion, 4(2).
Setyono, Y. A. (2019). Tinjauan “Novum” Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(1).
Sinaga, H. (2015). Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil. Jakarta: Erlangga.
Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet). Jurnal Hikmah, 15(1).
Sunarto. (2015). Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata (Cet. II). Jakarta: Prenadamedia Group.
Wicaksana, I. G. S. A. (2018). Implementasi Kata “Menentukan” Dalam Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 Terkait Novum. Jurnal Kertha Semaya.
Yuliska, E. (2023). Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara. Jurnal Normative, 11(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nasywa Kamilah, Muhammad Fikry Riza Maulana, Begawan Yuristian, Gianto Al Imron

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







