Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 dalam Investasi Daerah
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9957Keywords:
Peraturan Daerah, Iklim Investasi, Kemudahan BerusahaAbstract
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 disusun sebagai alat kebijakan daerah untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang mendukung melalui penyederhanaan proses perizinan, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta penguatan promosi dan pelayanan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan daerah tersebut dalam meningkatkan daya tarik investasi di daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan daerah serta kebijakan pendukungnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 secara normatif telah memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para investor, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan evaluasi yang berkelanjutan agar manfaat investasi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di daerah.
References
Prihana, E., & Indah, D. (2025). KEBIJAKAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG (Study Kasus Iklim Investasi Penanaman Modal Di DPMPTSP Kabupaten Sumedang). Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik, 1(4).
Faustina, R., & Rusli, B. (2025). Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan sistem online di DPMPTSP Kota Cirebon. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 8(1), 29-41.
Octavian, F., Susanti, E., & Bonti, B. (2023). E-Government Service Quality pada Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang. JANE-Jurnal Administrasi Negara, 14(2), 667-673.
Kartika, R. S. (2022). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Replikasi Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 18(2), 164-177.
Mahendradi, M., & Ardiyansah, A. (2022). Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Semarang). Gema Publica, 7(1), 197-211.
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional. (2025). “Strategi Meningkatkan Investasi di Daerah”. Jakarta: LKPN. https://lpkn.org/2025/02/11/strategi-meningkatkan-investasi-di-daerah/#:~:text=Peningkatan%20investasi%20di%20daerah%20merupakan%20strategi%20kunci%20untuk,dapat%20menciptakan%20iklim%20investasi%20yang%20menarik%20dan%20kompetitif.
Hukumonline. (2023).”3 Asas Otonomi Daerah dan Penjelasannya”. Jakarta: Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543?page=1
Bayu Kharisma. (2014). “Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan”. Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol.14. No.1 Februari 2014. DOI:10.24843/BSE.2014.v25.i01.p02 https://www.researchgate.net/publication/263654439_Good_Governance_Sebagai_Suatu_Konsep_dan_Mengapa_Penting_dalam_Sektor_Publik_dan_Swasta_Suatu_Pendekatan_Ekonomi_Kelembagaan
Ade irma Junida. (2024). “Realisasi investasi 2023 lampaui target, mencapai Rp1.418,9 triliun”. Jakarta: AntaraNews. https://jabar.antaranews.com/berita/492201/realisasi-investasi-2023-lampaui-target-mencapai-rp14189-triliun
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Caelsea Asalyandira Az Zahra, Darrel Michelin, Ingrid Bianty Rahmawati, Oky Annisa Rizky Noer Janah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







