Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Tantangan Prosedural dan Perlindungan Korban

Authors

  • Sepriandison Saragih Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9926

Keywords:

tindak pidana perdagangan orang; penegakan hukum; perlindungan korban; hukum pidana; hak asasi manusia

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, masyarakat, dan negara. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek prosedural dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan menitikberatkan pada kendala prosedural dalam sistem peradilan pidana serta efektivitas mekanisme perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan prosedural, seperti kesulitan pembuktian, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta keterbatasan perspektif korban dalam proses peradilan, berdampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Selain itu, perlindungan korban masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prosedur hukum dan implementasi perlindungan korban secara konsisten merupakan prasyarat utama bagi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia.

References

Abidin, A. Z. (2010). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2011). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Ashworth, A. (2013). Principles of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.

Atmasasmita, R. (2018). Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Bassiouni, M. C. (2014). Introduction to International Criminal Law. Leiden: Brill.

Chazawi, A. (2015). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Farhana. (2012). Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, N. (2016). Hukum Perlindungan Korban. Yogyakarta: FH UII Press.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.

Kristiana, Y. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24(2), 256–278.

Muladi. (2009). Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.

Mulyadi, L. (2014). Victimologi. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, S. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (2013). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). Global Report on Trafficking in Persons. Vienna: UNODC.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Wibowo, A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 567–589.

Downloads

Published

17-04-2026

How to Cite

Saragih, S. (2026). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Tantangan Prosedural dan Perlindungan Korban. Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 22045–22053. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9926

Issue

Section

Articles