PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( Studi Kasus Di BPRS Haji Miskin )

Authors

  • Deviyanti Barutu UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
  • Bustamar Bustamar UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9913

Keywords:

Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance, BPR Syariah Haji Miskin

Abstract

Skripsi ini berjudul: “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good
Corporate Governance (GCG) pada Lembaga Keuangan Syariah Prespektif Hukum
Ekonomi Syariah Studi Kasus : BPR Syariah Haji Miskin” yang disusun oleh
Deviyanti Barutu, NIM 1221036. Mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peran dan fungsi
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mewujudkan Good Corporate Governance
(GCG) di BPR Syariah Haji Miskin, yaitu DPS berfungsi sebagai pengawas dan
penasihat yang memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsipprinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Melalui
pengawasan yang ketat, DPS berperan dalam menjaga integritas operasional bank,
mencegah risiko hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bahwa
DPS BPRS haji miskin sudah menjalankan tugas dan fungsi pengwasnya sesuai
ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan hukum yang berlaku baik Peraturan
Perundang-Undangan maupun Fatwa DSN-MUI. Penulisan ini bertujuan untuk
mengetahui tentang seberapa berpengaruhnya Dewan Pengawas Syariah Pada
Lembaga Keuangan Syariah khususnya di BPRS Haji Miskin. Metode Penelitian ini
menggunakan Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada Dewan
Pengawas Syariah dan Direksi BPR Syariah Haji Miskin. Hasil penelitian dari peran
dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mewujudkan Good Corporate
Governance (GCG) di BPR Syariah Haji Miskin, yaitu DPS berfungsi sebagai
pengawas dan penasihat yang memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional
2
(DSN). Melalui pengawasan yang ketat, DPS berperan dalam menjaga integritas
operasional bank, mencegah risiko hukum, serta meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas Bahwa DPS BPRS haji miskin sudah menjalankan tugas dan fungsi
pengwasnya sesuai ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan hukum yang berlaku baik
Peraturan Perundang-Undangan maupun Fatwa DSN-MUI.

References

Amir Machmud, Rukmana, 2010, Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris

di Indonesia. (Jakarta: Erlangga, 2010), 24

Dindin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, 2003, Manajemen Syari’ah Dalam Praktik

(Jakarta: GIP)

Ilhami Haniah, 2009, Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai

Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. Jurnal Mimbar Hukum

Volume 21 Nomor 3.

Karnaen Penataatmadja dan M. Syafi’i Antonio, 1992 Apa Dan Bagaimana Bank

Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakar,)

M. Taufiq, 2020, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga

Keuangan Mikro Syariah,” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic

Economic Law 2, no. 1

Madjid, 2011 “nalar fiqih”( Nuansa konvensional dalam perbankan syariah)

Orisa Satifa And Edy Suprapto, 2020 ‘Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam

Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance

Pada Perbankan Syariah’, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2.2

Pasal 3 Ayat 8 Tentang Rumah Tangga Dewan Pengawas Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022

Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sandra Dewi dan Andrew Shandy, 2020, Utama, “Prinsip Good Corporate

Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Prosiding Seminar

Nasional Pakar 2020 Buku II, 5

Setiawan Budi Utomo, 2011, kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan

Syari’ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam Tujuan

Negara Kesejahteraan,(Bandung: Universitas Padjadjaran,)

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wirdyaningsih Dkk, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana

Pranada Media)

Downloads

Published

23-04-2026

How to Cite

Barutu, D., & Bustamar, B. (2026). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( Studi Kasus Di BPRS Haji Miskin ). Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 22776–22782. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9913

Issue

Section

Articles