Analisis Yuridis Hak, Kewajiban Suami Istri, Dan Pengelolaan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.9815Keywords:
Hak dan Kewajiban, Suami Istri, Harta Kekayaan, Hukum Perdata Islam.Abstract
Ikatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tidak hanya merupakan hubungan sosial dan keagamaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan kewajiban suami istri serta pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat prinsip kesetaraan antara suami dan istri, namun masih terdapat ambiguitas norma terkait pembagian peran dalam rumah tangga. Dalam aspek harta kekayaan, hukum Indonesia membedakan antara harta bawaan dan harta bersama, yang mencerminkan pengakuan terhadap kontribusi kedua belah pihak. Selain itu, pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak untuk mengajukan gugatan perceraian dan penyelesaian sengketa di pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperkuat fleksibilitas pengaturan harta melalui perjanjian perkawinan yang dapat dibuat selama masa perkawinan berlangsung.
References
Alimuddin, H., Syaifuddin, & Sucipto. (2025). The comparison of marital property division between Indonesia and Malaysia from the perspective of fiqh rules. Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review, 1(1).
Anwar, S., et al. (1974). Hak dan kewajiban suami istri. Jurnal Hukum Perdata Islam, 1(1), 82–98.
Hidayah, O. N., Musyafangah, & Meidina, A. R. (2023). Analysis of the rights and obligations of husband and wife in the Compilation of Islamic Law: A review from the perspective of gender equality. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2).
Mufti, M. (2024). Gender equality in Islamic marriage law through the maqāṣid al-sharī‘a perspective: A study on woman-initiated divorce (cerai gugat) in Indonesia. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 19(1).
Prasmayanti, W. P., Mukarromah, S., & Hardyanthi, T. (2025). Between marital property and inheritance: Judicial legal reasoning of the religious courts in resolving post-death marital property disputes. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1).
Purbasari, I., & Rijal, M. S. (2023). Harta bersama dan perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menurut perspektif hukum Islam. RechtIdee, 18(2).
Rahmi, R., et al. (2025). Legal dynamics of financial responsibility and marital property in marriage in Indonesia. Usrati: Journal of Islamic Family Law, 3(1).
Sanjaya, A., & Muhibbussabry. (2025). Practice of settling joint property: A review based on the Islamic Law Compilation. Batulis Civil Law Review, 6(1).
Sugiswati, B. (2014). Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 19(3), 201–211.
Syukri, M. (2015). Perspektif filsafat hukum Islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Jurnal Studi Keislaman, 15(1).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
Winarno, W. (2020). Pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Asy-Syari’iyyah, 5(1).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nurul Asmirinda, Fitri Azzahra, Mufid Nailar Ridho, Rosdiana Rosdiana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







