Revolusi Bantuan Hukum Dalam KUHAP 2025: Implementasi Pasal 154-155 dan Jaminan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9780Keywords:
Bantuan Hukum, KUHAP 2025, Akses Keadilan, Mandatory Legal AssistanceAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan efektivitas penerapan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terkait perlindungan hak atas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, kewajiban advokat dan lembaga bantuan hukum, dan prosedur implementasinya dalam praktik peradilan pidana nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menelaah norma hukum positif, prinsip equality before the law, doktrin hukum pidana, dan reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. Analisis difokuskan pada pengaturan bantuan hukum dalam KUHAP 2025, kewajiban pejabat penegak hukum untuk memberitahukan hak atas bantuan hukum, penerapan mandatory legal assistance pada perkara dengan ancaman pidana berat, dan akses terhadap pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi bantuan hukum dalam KUHAP 2025 memperluas cakupan penerima, memperkuat jaminan akses keadilan, dan menyebutkan tanggung jawab sosial profesi advokat, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan advokat, kapasitas lembaga bantuan hukum, dan dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah. Kajian ini menemukan bahwa bantuan hukum berperan strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, inklusif, dan efektif bagi seluruh pihak yang terlibat.
References
Chandra, Kelvin, and R. Rahaditya. “Peran Penting Penasihat Hukum dalam Peradilan Pidana Untuk Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Tersangka Atau Terdakwa.” UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 3803-3810.
Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, and Fauziah Lubis. “Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, no. 3 (2023): 705-715.
Hamzani, Achmad Irwan. Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan di Indonesia. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
Harahap, Pardamean, Galuh Candra Utami, and Talitha Kamilah. “Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).
Juliana, I. Kadek, Kadek Mery Heawati, and I. Gusti Ngurah Aristiawan. “Peran Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal.” Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan 1, no. 2 (2023): 137-143.
Lubis, Fauziah. “Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata.” Innovative: Journal Of Social Science Research 5, no. 3 (2025): 5390-5406.
Lubis, Muhammad Ridwan, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. “Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 10, no. 2 (2023): 113-120.
Marpaung, Uzuan Fajarudin. Peran dan Fungsi Advokat dalam UU No. 20 Tahun 2025: Panduan Praktis untuk Advokat, Mahasiswa Hukum dan Penegak Hukum Lainnya. Bekasi: MS Publishing, 2026.
Mulyadi, Syafri, Muh Rinaldy Bima, and Nasrullah Arsyad. “Efektivitas Pendampingan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.” Innovative: Journal Of Social Science Research 5, no. 4 (2025): 9278-9291.
Noerdin, Eldy Satria. “Teori Dua Kaki Keadilan sebagai Rekonstruksi Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurist Academia 1, no. 2 (2025): 1-12.
Pakpahan, Zainal Abidin. “The Existence of Fine Payment as an Alternative Punishment in Court.” Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum 1, no. 2 (2023).
Prasetya, Dheni Anugerah, and Dede Indraswara. “Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan.” IPMHI Law Journal 5, no. 2 (2025): 315-352.
Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf, and Orin Sabrina Pane. “Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan.” Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 3, no. 1 (2024): 1-11.
Saputra, Eko. Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2025.
Saraswati, Putu Sekarwangi. “Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 7, no. 2 (2025): 1035-1044.
Senjaya, Murshal. Negara Dan Dinamika Bantuan Hukum. Batam: CV Rey Media Grafika, 2025.
Sultani. “Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Hak Asasi Manusia.” LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 9, no. 2 (2024): 225-244.
Tanmadibrata, Rayner. “Konstruksi Hak Bantuan Hukum dalam KUHAP 2025 dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Sosial Teknologi 6, no. 2 (2026): 565-575.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Khaoeirun Nissa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







