Politik Hukum Otoritatif UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023): Analisis Deregulasi dan Konfigurasi Kekuasaan
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9779Keywords:
Politik Hukum Otoritatif, UU Cipta Kerja, Partisipasi Publik, Perlindungan Kelompok Rentan, DeregulasiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan konsekuensi penerapan politik hukum otoritatif dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) di Indonesia, terkait dominasi eksekutif-legislatif, peran koalisi mayoritas di DPR, marginalisasi oposisi dan masyarakat sipil, dan dampaknya terhadap partisipasi publik dan perlindungan kelompok rentan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menelaah norma hukum positif, praktik legislasi, prinsip separation of powers, politik hukum otoritatif, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait partisipasi publik, khususnya Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Analisis ditinjau pada prosedur legislasi omnibus, peran koalisi mayoritas DPR dalam mempercepat proses pembahasan, pengabaian kritik dari masyarakat sipil, dan implikasi substantif bagi buruh, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan politik hukum otoritatif dengan dominasi eksekutif dan legislatif yang mengurangi fungsi checks and balances dan partisipasi publik bermakna, kemudian deregulasi lebih mengakomodasi kepentingan ekonomi daripada perlindungan kelompok rentan dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Kajian ini menemukan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya partisipasi publik dan perlindungan hak kelompok rentan, penerapan UU Cipta Kerja dan Perppu No. 2 Tahun 2022 menunjukkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut, mengedepankan kepentingan investasi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja.
References
Adam Firmansyah, Fathul Mu'in, dan Endah Sulistiyanti, (2025). "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Keadilan Sosial," YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 4, no. 1.
Adlin dan Mas’ud, "Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi.”
Aji, "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi."
A'la, Hasyim, dan Wicaksono, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.
Alazmi. (2025). DINAMIKA SISTEM PRESIDENSIAL DAN EKSEKUTIF LEGISLATIF Indonesia. Journal of Education and Social Sciences (JEDSOC). Volume 1, Nomor 1.
Djafar, H., & Karim, M. (2020). Konfigurasi Kekuasaan Politik dan Dampak Deregulasi UU Cipta Kerja terhadap Kelompok Rentan. Mimbar Hukum, SINTA 4. Vol. 32(3).
Erawan, F. (2023). Putusan MK dan Isu Partisipasi Publik Bermakna dalam Legislasi UUCK: Sebuah Ujian Responsivitas Negara. Jurnal Hukum Tata Negara, SINTA 4. Vol. 12(3).
Firdaus, Muhammad Raihan. (2025). Analisis Politik Hukum Pembentukan Undangundang Cipta Kerja Sebuah Kajian Atas Dominasi Ideologi Pembangunan Terhadap Prinsip Negara Hukum Demokratis. Jurnal Realitas Hukum, 1(2).
Firmansyah, Mu'in, dan Sulistiyanti, "ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.
Indrasari, Rahmatullah. (2024). Menelisik Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 16 November 2025, dari https://jdih.jatengprov.go.id/produk_hukum/artikelhukum/ARTIKEL%20HUKUM%20-%20CIPTA%20KERJA.pdf
Kartiko, A., & Sari, D. (2023). Politik Hukum Otoritatif dan Proses Legislasi UU Cipta Kerja: Studi Kasus Perpu 2/2022. Jurnal Hukum Parahyangan, SINTA 4. Vol. 15(1).
M. Alimul A'la, Syaiful Hasyim, dan Dian Agung Wicaksono, (2024). "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja," Gudang Jurnal: Jurnal Multidisiplin Ilmu 3, no.8.
Oksidelfa Yanto Aji, (2022). "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi," Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 1, no. 2.
Sari, Ria Maya. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MulawarmanLawReview. Volume 6 Issue 1.
SY, Helmi Chandra. dan Shelvin Putri Irawan. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 19, No. 4.
Syafruddin, A. (2019). Perbandingan Politik Hukum Responsif dan Otoritatif dalam Konteks Pembangunan Nasional. Jurnal Yustisia, SINTA 4. Vol. 8(2).
Wijaya, B. (2021). Hegemoni Eksekutif-Legislatif dan Arah Kebijakan Deregulasi dalam UU Cipta Kerja. Jurnal Hukum Indonesia, SINTA 4. Vol. 11(1).
Wiryadi, Uyan, dan Edy Dwi Martono. (2024). "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional." Jurnal Krisna Law 6, no. 1.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Khaoeirun Nissa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







