Kontestasi Makna “Dapat Diakses” dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE: Pembatasan Hak Konstitusional Atas Kebebasan Berekspresi dan Prinsip Lex Certa

Authors

  • Khaoeirun Nissa Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9776

Keywords:

Lex Certa, UU ITE, Kebebasan Berekspresi

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan konstitusional dan yuridis frasa “dapat diakses” dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 2016 dan efektivitas revisi Pasal 27A UU ITE 2024 dalam membatasi multitafsir. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menelaah doktrin hukum pidana, prinsip lex certa, asas legalitas, dan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Analisis ditinjau pada evolusi normatif pasal, interpretasi actus reus, dan konsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “dapat diakses” bersifat ambigu dan multitafsir, membuka ruang diskresi luas bagi aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini menimbulkan kriminalisasi potensi ekspresi digital, meluasnya subjek hukum yang dapat menjadi korban, dan efek jera (chilling effect) pada masyarakat. Penerapan pasal pra-revisi sering gagal memenuhi uji keharusan (necessity) dan proporsionalitas sehingga pembatasan hak berekspresi menjadi tidak seimbang. Revisi Pasal 27A 2024 memperbaiki unsur kesengajaan (mens rea) dan niat, namun tetap memerlukan pedoman penafsiran yudikatif yang jelas. Kajian ini menemukan perlunya keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kepastian hukum dalam hukum pidana digital. Implikasi konstitusional dari multitafsir frasa lama menjadi pelajaran bagi pembentukan norma pidana digital di masa depan. Perlindungan hak konstitusional dan kepastian hukum harus dijadikan prioritas dalam penerapan UU ITE agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pembatasan ekspresi publik.

References

Institute for Criminal Justice Reform. 2022. Melindungi Ekspresi: Analisis Pidana dan HAM atas Putusan Pengadilan di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2024. Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten. Kendari: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hermawan, Sapto. "Vague Laws in the Digital Age: Assessing the Constitutionality of the 'Accessible' Clause in Indonesia's ITE Law." Jurnal Hukum dan Peradilan 10, no. 2 (2021): 259-282.

Hendariningrum, R. Y. 2023. "Legalism in Decision Number 10/Pid.Sus/2020/PN.TSM Concerning Cyber Harassment in the Perspective of the Principle of Proportionality." Padjadjaran Law Review 9(1): 1-20.

Rizky, R. Muhammad. 2019. "Legalisasi Delik Penghinaan Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Prinsip Legalitas dan Proporsionalitas." Padjadjaran Law Review7(2): 167-185.

Safa’at, M. A. (2021). "Penerapan Uji Proporsionalitas Pembatasan Hak Berekspresi terhadap Frasa ‘Dapat Diakses’ dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." Jurnal Hukum dan Peradilan 10(2): 143-170.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "MK Tegaskan Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilukada Merupakan Kewenangan Absolut MK." MKRI, Diakses pada 27 November 2025, www.mkri.id/berita/-21839.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2020, 15 September). Amandemen UU ITE harus mampu beri solusi, tidak sekadar mengejar target legislasi. ELSAM. https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/amandemen-uu-ite-harus-mampu-memberi-solusi-tidak-sekadar-mengejar-target-legislasi

Nurbakim, M. Fadhil. "Tiap Kata Penting dalam Merumuskan Pidana di Indonesia." Marinews - Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 27 November 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tiap-kata-penting-dalam-merumuskan-pidana-di-indonesia-0CI.

MKRI. 2023. MK Tegaskan Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilukada Merupakan Kewenangan Absolut MK. 6 November. https://www.mkri.id/berita/-21839. Diakses pada 27 November 2025.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). 2023. "UU ITE Pasal 27 Ayat (3): Mengapa Setiap Klik dan Ketikan Anda Bisa Mengancam?." YAP Legal Aid. https://yaplegal.id/blog/uu-ite-27-ayat-3-mengapa-setiap-klik-dan-ketikan-anda-bisa-mengancam. Diakses pada 27 November 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXI/2023. 13 November 2023.

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf.

Radityo, M. Ryan. 2023. "Tiap Kata Penting dalam Merumuskan Pidana di Indonesia." Marinews - Mahkamah Agung Republik Indonesia.

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tiap-kata-penting-dalam-merumuskan-pidana-di-indonesia-0CI. (Diakses pada 27 November 2025).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021. Perkara Ujaran Kebencian di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2016-2020. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Downloads

Published

16-04-2026

How to Cite

Nissa, K. . (2026). Kontestasi Makna “Dapat Diakses” dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE: Pembatasan Hak Konstitusional Atas Kebebasan Berekspresi dan Prinsip Lex Certa. Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 21514–21520. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9776

Issue

Section

Articles