Efektivitas Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Ancaman di Bawah 5 Tahun Menurut KUHP Nasional
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9775Keywords:
Pidana Kerja Sosial, Sistem Pemidanaan, KUHP NasionalAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk pergeseran paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia, terkait perubahan orientasi dari retributive justice menuju rehabilitative justice, dasar hukum penjatuhan pidana kerja sosial, dan mekanisme pengawasannya dalam sistem peradilan pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 85 mengenai pidana kerja sosial, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait pengawasan pelaksanaan pidana alternatif, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana alternatif yang menunjukkan reformasi sistem pemidanaan nasional menuju pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku, bagi pelaku tindak pidana ringan dan remaja, ketentuan pidana kerja sosial memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengganti pidana penjara jangka pendek dengan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, dan efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada mekanisme pengawasan oleh aparat pembinaan agar tujuan pemidanaan berupa perbaikan perilaku, tanggung jawab sosial, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dapat tercapai secara optimal.
References
Al Faatah, Sastra Ageng, and Emmilia Rusdiana. “Pengaturan Aktivitas Sebagai Implementasi Pidana Kerja Sosial Dalam Penjelasan Pasal 85 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 2 (2025): 439-451.
Ardiansyah, M. Rico, and Ibrahim Fikma Edrisy. “Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru.” Journal Evidence Of Law 4, no. 3 (2025): 1641-1653.
Dewi, Sumartini. “Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia.” Jurnal Kolaboratif Sains 7, no.12 (2024): 4568-4573.
Fikri, Ahmad, Usman Usman, and Nys Arfa. “Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:(Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda).” PAMPAS: Journal of Criminal Law 6, no. 3 (2025): 387-404.
Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan.” Lex Renaissance 9, no. 1 (2024): 1-22.
Juita, Salsa Bila. “Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.” Ethics and Law Journal: Business and Notary 2, no. 1 (2024): 105-113.
Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” Jurnal Konstruksi Hukum 4, no. 1 (2023): 28-34.
Listiyanto, Apri, Mompang L. Panggabean, and Rospita Adelina Siregar. “Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 11, no. 1 (2025): 231-250.
Parera, Hasianna Maria DK Turnip. “Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana.” Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024): 2309-2324.
Prasetya, Dheni Anugerah, and Dede Indraswara. “Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan.” IPMHI Law Journal 5, no. 2 (2025): 315-352.
Rivanie, Syarif Saddam. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” Halu Oleo Law Review 6, no. 2 (2022): 176-188.
Saleh, Nur Amin. Restorative Justice. Makassar: PT. Literasi Indonesia Group, 2025.
Triatmojo, Ahmad Nugroho, Andika Wijaya, and Yurika F. Dewi. “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 2 (2026): 2837-2848.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Khaoeirun Nissa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







