Implementasi Judicial pardon (Pemaafan Hakim) terhadap Tenaga Medis dalam Kasus Euthanasia Pasif berdasarkan KUHP Nasional

Authors

  • Khaoeirun Nissa Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9692

Keywords:

Judicial pardon, Tenaga Medis, KUHP Nasional, Euthanasia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi judicial pardon (pemaafan hakim) terhadap tenaga medis dalam kasus euthanasia pasif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam merumuskan parameter pemaafan hakim ketika tindakan medis dilakukan dalam situasi penderitaan fisik berat dan kemiskinan atau distres psikososial sebagaimana termuat dalam kasus Berlin Silalahi di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap ketentuan Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 KUHP Nasional yang dikaitkan dengan Pasal 428 tentang penelantaran orang yang wajib dirawat, Pasal 461 tentang euthanasia aktif, dan ketentuan profesi medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis dalam menemukan konstruksi hukum yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan judicial pardon dapat diterapkan terhadap tenaga medis meskipun unsur delik formal terpenuhi, apabila hakim menemukan tindakan dilakukan tanpa niat jahat, didasarkan pada kondisi terminal atau medical futility, didukung rekam medis yang sah, memperoleh persetujuan keluarga, tidak mengandung keuntungan pribadi, dan terjadi dalam penderitaan multidimensi pasien. Dalam kasus dengan motif kemanusiaan tinggi, pemaafan hakim berfungsi sebagai prosedur korektif agar pemidanaan tidak diterapkan secara mekanis terhadap tenaga medis yang bertindak dalam dilema etik sehingga parameter utama judicial pardon dalam euthanasia pasif terletak pada motif kemanusiaan, status klinis pasien, legitimasi prosedur medis, dan tingkat distres psikososial yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

References

Amirullah Sirajuddin, Sri Rahayu, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Karolus Kopong, Kornelia, dan Amstrong Harefa. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. PT. Nawala Gama Education, 2025.

Bahri, Robi Assadul. "Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives 1, no. 1 (2024): 16-32.

Bonarsius Saragih, S. H., S. H. Emaliawati, S. H. Jeanis Dewi Nur Santoso, and C. T. L. Mh. Menemukan Keadilan di Ruang Praktik Restorative Justice dalam Dunia Kedokteran. Kreasi Cendekia Pustaka, 2025.

Fadli, Wan Ferry, and Diki Zukriadi. "Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN RGT)." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 6 (2025): 9633-9649.

Hutajulu, Adv Bangun Pandapotan, SH MM, Cynthia Christine Hutagalung, and M. M. Rs. Hukum Pidana dan Yurisprudensi: Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas. Penerbit Adab, 2024.

Kangtanyagan, Chutima, and Pasitpon Vatcharavongvan. "No terminally ill patients with non-cancer received palliative care services during hospital admission: a cross-sectional study." American Journal of Hospice and Palliative Medicine® 40, no. 5 (2023): 492-499.

Kusuma, Adinda Nadia, and Wulan Abidatul Khoiroh. "Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)." Media Hukum Indonesia (MHI) 2, no. 4 (2024): 453-462.

Maruli, Henry Jerikho, Efa Laela Fakhriah, and Deny Haspada. "Pertanggungjawaban Pidana Euthanasia oleh Dokter terhadap Pasien Penderita Penyakit Kronis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia." Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2024): 186-203.

Muamar, Muhamad, and Havidz Cahya Pratama. "Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Hukum Euthanasia." Majalah Sainstekes 12, no. 2 (2025): 093-103.

Ningtia, Ayu Dian, and Ahmad Faris Shofa. "Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana." Risalah Hukum 20, no. 1 (2024): 33-40.

Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." Sovereignty 2, no. 2 (2023): 188-200.

Rahim, Harpandi, Nilawati Uly, and Andi Alim. "Withholding dan Withdrawing Life Support Therapy: Tinjauan Literatur Hukum, Etik, dan Sosial Kesehatan." Borneo Nursing Journal (BNJ) 7, no. 2 (2025): 361-374.

Robensyah, Andes, Rahmat Aripin, Rezi Tri Putri, Susmita Susmita, and Khofifah Kusuma Wardani. "Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam." Pagaruyuang Law Journal 9, no. 2 (2026): 169-185.

Sanna, Andi Annisyah Tenri. "Tantangan dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional." Jurnal Interpretasi Hukum 6, no. 1 (2025): 61-76.

Serlika Aprita, S. H. Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media, 2024.

Setyawan, Vincent Patria, and Itok Dwi Kurniawan. "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Jurdikum 1 (2023): 20-24.

Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri. "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia." Media Iuris 6, no. 2 (2023).

Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." Notary Law Journal 4, no. 3 (2025): 114-128.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier." Edu Research 5, no. 3 (2024): 110-116.

Suryo, Anindyo Pradipta, Trihoni Nalesti Dewi, and Tuntas Dhanardhono. "Pelindungan Hukum bagi Dokter atas Tindakan Penghentian atau Penundaan Terapi Bantuan Hidup yang Sia-Sia (Futile) pada Pasien Terminal." Soepra Jurnal Hukum Kesehatan 9, no. 2 (2023): 229-245.

Widyana Beta Arthanti, Muhammad Salsabeela Rusd, Rika Yuliwulandari. Prinsip-Prinsip Dasar Bioetika. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024.

Widyaningsih, Elis Dwi, Sri Jaya Lesmana, and Ratna Indayatun. "Analisis Keterkaitan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Euthanasia Pasif: Studi Kasus Di Negara Yang Melarang (Indonesia) Dan Melegalkan (Belgia)." SOSCIED 8, no. 2 (2025): 514-526.

Downloads

Published

16-04-2026

How to Cite

Nissa, K. . (2026). Implementasi Judicial pardon (Pemaafan Hakim) terhadap Tenaga Medis dalam Kasus Euthanasia Pasif berdasarkan KUHP Nasional . Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 21488–21498. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9692

Issue

Section

Articles