Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan 4188/Pdt.G/2023/Pa.Cbn)
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9686Keywords:
Pembatalan Perkawinan, Penipuan, Pertimbangan Hakim, Kekuatan HukumAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan serta kedudukan dan kekuatan hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan pembatalan perkawinan karena terbukti adanya penipuan yang menimbulkan cacat kehendak. Pertimbangan hakim didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 dan Pasal 27 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal ayat (2), serta didukung oleh fakta dan pembuktian di persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek pembuktian serta menerapkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan. Pembatalan perkawinan berkedudukan sebagai upaya hukum untuk mengoreksi cacat sejak awal perkawinan, dengan kekuatan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap. Akibat hukumnya, perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal.
References
Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn.
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 18-19.
Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, Jurnal Asas, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 58.
Ahmad Fauzan Hakim, “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas”, Jurnal Dinamika, Vol. 25, No. 2, 2019, hlm. 2.
Siti Nur Intihani, “Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia”, Jurnal Jurisdictie, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 86-87.
Catur Widia Astuti Puspita Sari, “Analis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 26.
Muhammad Jazil Rifqi, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan”, Jurnal De Jure, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 101.
Khoirul Anam, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami”, Jurnal Yustitiabelen, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 11.
Suwardi, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama”, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 81.
Gusti Gema Mahardika Brata, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan”, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 436-437.
Amiruddin, & Zainal Asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Aulia, Siti Tazkia. (2024). Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Penipuan (Studi Putusan No. 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Hariri, Muhammad Rofiq & Fawzi, Ramdan. (2024). “Analisis Putusan Hakim tentang Pembatalan Perkawinan.” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.
Mertokusumo, Sudikno. (2019). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Nabila, Adinda, dkk. (2024). “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif KHI.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum.
Subekti. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Hadikusuma, Hilman. (2018). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Rahmawati, N. (2020). “Cacat Kehendak dalam Pembatalan Perkawinan.” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nurtia Noviyanti, Praditya Arcy Pratama, Wahyu Widodo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







