Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penghentian Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian karena Alasan Gangguan Jiwa Berat di Polres Pasaman
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9677Keywords:
Penganiayaan, Gangguan Jiwa, Pertanggungjawaban PidanaAbstract
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan pelanggaran hukum serius yang berdampak pada keadilan dan ketertiban masyarakat. Permasalahan muncul ketika penyidikan dihentikan karena pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena alasan gangguan jiwa berat di Polres Pasaman serta menganalisisnya berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur, namun dihentikan melalui SP3 berdasarkan hasil visum psikiatrikum yang menyatakan pelaku mengalami gangguan jiwa berat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penghentian tersebut dinilai belum tepat apabila pelaku diduga melakukan perbuatan dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku agar keadilan bagi korban tetap terjamin.
References
Azizah, M., & Sudarto. (2025). Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Seseorang Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kuhp (Studi Kasus Putusan Nomor : 287/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Sel). Mala In Se : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi Dan Viktimologi, 2(April), 120–128.
Kondoj, B. H., Koesoemo, A. T., & Antow, D. T. (2024). Penganiayaan Berat Berencana Berakibat Kematian (Pasal 355 Ayat (2) Kuhp Sebagai Subsider Terhadap Pembunuhan Berencana (Pasal 340 Kuhp). Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum, 12(3), 1–9.
Marpaung, L. (2002). Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya). Sinar Grafika.
Nuraisyah. (2004). Hukum Pidana Islam. Stain Sjech M. Djamil Djambek.
Pratimaratri, U., Wahyuni, I. F., & Ramadhani, D. W. (2024). Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Proses Penyidikan. 442–461.
R, F. P. P., Triana, Y., & Afrita, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan. 7(2), 698–717.
Rumondor, S. S. (2017). Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana. Lex Privatum.
Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak. Jurnal Judiciary, 14(1).
Syahyudin, I. N., Puluhulawa, M. R. U., & Mantali, A. R. Y. (2025). Implikasi Penerapan Restorative Justice Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat. (Konstitusi) Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Tasya Khairani, Hamdani Hamdani

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







