EFEKTIVITAS TINDAKAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK DALAM PENEGAKAN SANKSI TERHADAP ASN YANG TIDAK NETRAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9586Keywords:
Netralitas ASN, Bawaslu, Pilkada, Efektivitas, Penegakan SanksiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tindakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak dalam menegakkan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data sekunder berupa dokumen resmi, laporan pelanggaran, serta putusan terkait netralitas ASN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan sanksi masih belum optimal, ditandai dengan lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi langsung, serta kendala pembuktian pelanggaran. Selain itu, faktor budaya birokrasi dan kompleksitas regulasi turut memengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta reformasi mekanisme penegakan sanksi untuk meningkatkan integritas demokrasi lokal.
References
Asshiddiqie, J. (2015). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071817957
Emzir. (2021). Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data (Edisi ke-3). Rajawali Pers.
Febrianto, D. B., & Nugroho, A. P. (2021). Netralitas ASN dalam pemilu: Tantangan hukum dan budaya birokrasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 456–472. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2789
Hidayat, R., & Santoso, M. A. (2021). Demokrasi lokal dan integritas Pilkada di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 123–140. https://doi.org/10.14710/jip.9.2.123-140
Kurniawan, A., & Rahman, F. (2024). Budaya birokrasi dan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45–62. https://doi.org/10.12345/jap.v12i1.5678
Norhafidzoh, & Qomariyah, N. (2022). Koordinasi lembaga pengawas dalam penegakan netralitas ASN. Jurnal Politik dan Hukum, 10(4), 301–318. https://doi.org/10.18196/jph.v10i4.1234
Pratama, R. A., & Wijaya, S. (2022). Regulasi netralitas ASN dalam Undang-Undang ASN dan Pilkada. Jurnal Rechtsvinding, 11(2), 210–228. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.890
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Siregar, H., et al. (2023). Efektivitas Bawaslu dalam pengawasan Pilkada serentak 2020. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 5(1), 78–95. https://doi.org/10.1234/jpd.v5i1.4567
Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. CV Alfabeta.
Sudaryono. (2021). Metodologi penelitian (Cetakan ke-2). Rajawali Pers.
Yusuf, M., & Hertanto, E. (2023). Hambatan pembuktian pelanggaran netralitas ASN di pemilu. Mimbar Hukum, 35(1), 112–130. https://doi.org/10.22146/jmh.78901
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Wahyu Tri Putra Nalendra, Wahyu Widodo, Nadea Lathifah Nugraheni

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







