Potensi Gharar Dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah Ijarah Jasa Umroh Reguler No.713900023824 PT Federal International Finance
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9525Keywords:
Pembiayaan, Syari’ah, Ijarah, Gharar, UmrohAbstract
Setiap muslim yang melaksanakan ibadah umroh dan haji pasti mendambakan agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala sekalipun biaya perjalanan pelaksanaan ibadahnya didapat dari pembiayan lembaga keuangan yang sesuai dengan syari’ah; tidak mengandung unsur riba dan gharar. Hal ini disandarkan kepada pernyataan Rasulullah Shallalahu ’Alaihi Wasallam dalam salah satu haditnya yang menyebutkan, ”Tidak ada balasan bagi haji dan Umroh yang mabrur melainkan Surga”. H.R . Buhori Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu. Demi tercapainya kemabruran, harus dipastikan lembaga pembiayaan yang mendanai pelaksaan peribadatan umroh adalah lembaga pembiayaan yang benar benar terbebas dari unsur unsur yang melanggar syari’at. Untuk itulah penulis melakukan peneliitian atas perjanjian permbiayaan syariah Amitra Syariah (FIFGROUP) nomor 713900023824. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode content analysis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Bagaimanakah isi dari perjanjian pembiayaan syariah perjalanan umroh yang menggunakan akad ijarah nomor kontrak 713900023824? 2) Adakah kontrak tersebut mengandung unsur gharar yang menjadikannya tidak sesuai syari’ah? 3) Adakah solusi yang bisa diterapkan agar dalam akad tersebut tetap tidak melanggar syari’ah dan terbebas dari unsur gharar?
References
Adiwarman. (2013). Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Edisi Kelima, Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada.
Ali, Zainuddin. (2011). Metode Penelitian Hukum (Cetakan ketiga). Sinar Grafika.
Kasmir (2013). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Cetakan ke-13). Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada.
Sabiq, Sayyid. (1983). Fiqhu As Sunnah, Jilid 3, Beirut: Dar el Fikr.
Shomad, Abd (2012). Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. (Cetakan ke 2) Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group.
Undang Undang Dan Peraturan:
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
PerPes Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
PPHIMM (2017), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Miftahudin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







