Putusan Inkonstitusional Bersyarat sebagai Bentuk Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitsi dalam Sistem Pengujian Undang-Undang di Indonesia

Authors

  • Erica Indah Maulia Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
  • Daniel Lodewijk Peter Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
  • Wicipto Setiadi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
  • Kaharuddin Kaharuddin Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9507

Keywords:

Mahkamah Konstitusi, inkonstitusional bersyarat, negative legislator

Abstract

Perkembangan praktik peradilan konstitusi di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun berkembang dalam praktik sebagai bentuk inovasi dalam penafsiran konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan putusan inkonstitusional bersyarat dalam sistem pengujian undang-undang di Indonesia serta mengkaji apakah praktik tersebut merupakan bentuk perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang melampaui konsep negative legislator sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami kedudukan dan implikasi putusan inkonstitusional bersyarat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan inkonstitusional bersyarat memiliki kedudukan sebagai bentuk putusan interpretatif yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberikan tafsir konstitusional yang mengikat terhadap norma tersebut. Di sisi lain, praktik ini menunjukkan adanya perluasan peran Mahkamah Konstitusi secara fungsional yang dalam batas tertentu mengarah pada peran positive legislator. Meskipun demikian, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan hukum modern guna menghindari kekosongan hukum dan menjaga stabilitas sistem hukum. Dengan demikian, putusan inkonstitusional bersyarat merupakan bagian dari evolusi peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi, sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip pemisahan kekuasaan.

References

Bhakti, T. S. (2025). Kepastian hukum dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait inkonsistensi putusan, batas waktu pengujian, dan implikasi pembatalan undang-undang. Jurnal Ilmiah Global Education, 6(4), 2859-2870.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.

Emzir. (2021). Metodologi penelitian hukum: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Prenada Media.

Hasanah, G. N., & Kharisma, D. B. (2022). Eksistensi judicial activism dalam praktik konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Sovereignty, 1(4), 734-744.

Hapsoro, F. L., & Ismail, I. (2020). Interpretasi konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas untuk mewujudkan the living constitution. Jambura Law Review, 2(2), 139-160.

Irwan, M., & Saleh, M. (2025). Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator: Analisis peran dan batasan dalam pembatalan undang-undang. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9(5), 1227-1236.

Kelsen, H. (1945). General theory of law and state. Harvard University Press.

Khaery, I. F., Qamar, N., & Sapada, A. T. (2025). Analisis terhadap praktik judicial activism oleh Mahkamah Konstitusi. Legal Dialogica, 1(1), 11-26.

Marsanti, A., & Silalahi, W. (2025). Analisis yuridis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam judicial review. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(3), 6612-6617.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasmatuti, D. (2017). Analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(1), 1-13.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, dan kombinasinya. Alfabeta.

Sudaryono. (2022). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Pustaka Pelajar.

Sulastri, D., & Sanmas, A. (2025). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator terhadap prinsip check and balance. Litigasi, 26(2).

Tarigan, R. S. (2024). Dinamika implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Ruang Karya Bersama.

Tokan, C. F., Zaskiyah, A., & Reko, M. M. I. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Multilingual: Journal of Universal Studies, 5(1), 399-415.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011).

William, J., & Silalahi, W. (2025). Sistem pemerintahan Indonesia: Perbandingan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(3), 7135-7140.

Wurangian, I., & Mandibondibo, L. G. J. (2026). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003: Implikasi terhadap peran MK sebagai negative atau positive legislator dalam sektor ketenagalistrikan. Judge: Jurnal Hukum, 6(6), 1857-1865.

Yarni, M. (2023). Mahkamah Konstitusi: Putusan inkonstitusional bersyarat.

Zubaidy, A. (2012). Konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia]. Repositori UII.

Downloads

Published

22-04-2026

How to Cite

Maulia, E. I. ., Peter, D. L. ., Setiadi, W. ., & Kaharuddin, K. (2026). Putusan Inkonstitusional Bersyarat sebagai Bentuk Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitsi dalam Sistem Pengujian Undang-Undang di Indonesia. Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 22607–22613. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9507

Issue

Section

Articles