Analisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Payakumbuh

Authors

  • Megi Efriater Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
  • Tun Huseno Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9499

Keywords:

Informasi Publik, Keterbukaan, Peran PPID

Abstract

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah dituntut untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun, dalam praktiknya, implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Payakumbuh masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemanfaatan layanan informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPID Kota Payakumbuh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural dan administratif, PPID Kota Payakumbuh telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik, ditandai dengan tersedianya sistem layanan informasi berbasis website dan adanya standar operasional prosedur yang jelas. Namun, secara fungsional pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala pada aspek koordinasi, keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta kesiapan data dari perangkat daerah. Selain itu, keterbukaan informasi yang disajikan masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan transparansi yang komprehensif. Kesimpulannya, peran PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kota Payakumbuh sudah berjalan, namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem koordinasi dan manajemen data, serta peningkatan komitmen seluruh perangkat daerah guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan transparan.

References

Aprilya, D., & Fadhlain, S. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kabupaten Simeulue Dalam Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi Publik. 3(6), 752–763. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59141/Jist.V3i06.444

Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Kota Serang. Jurnal Ilmu Administrsi Negara (Asian), 11(02), 31–45. Https://Doi.Org/10.47828/Jianaasian.V11i1.158

Gusman, D. (2022). Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia. Uir Law Review, 6(2), 90–98.

Paruntu, N. K., & Silalahi, W. (2025). Realisasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Lingkup Kementerian Dalam Menunjang Pembaharuan Sistem Hukum Nasional ( Pshn ). Jurnal Usm Law Review, 8(2), 5–8.

Rani. (2026). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Dasar Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, 9, 44–52.

Rosyid, M. (2014). Urgensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Pembangunan Ekonomi. Bisnis, 2(1).

Saputra, R. F. A., Tarigan, J., & Hardayani, Y. (2023). Implementasi Website Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Keterbukaan Informasi Publik. 12(1), 144–153.

Supriyadi, Y., Hidayat, T. Imam, H.E, H., Putri, N. T., Fadliah, D., & Faturohman, I. R. (2025). Perkembangan Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi 1998 Dalam Lingkup Hubungan Warga Negara Dengan Negara Dalam Presfektif Hukum. Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7(2), 20–27.

Ulfah, F., & Pambudi, A. (2023). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Journal Of Public Policy And Administration Research, 08. Https://Doi.Org/10.21831/Joppar.V8i6.20727

Downloads

Published

03-04-2026

How to Cite

Efriater, M. ., & Huseno, T. (2026). Analisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Payakumbuh. Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 20130–20134. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9499

Issue

Section

Articles