C Collaborative Governance sebagai Best Practice Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Inovasi SIP-PEKA di Kabupaten Bone)
-
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.9467Keywords:
Collaborative Governance, Pernikahan Dini, Sip-pekaAbstract
Inovasi Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (Sip-peka) dikembangkan sebagai bentuk intervensi komprehensif terhadap permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam upaya menekan dan mencegah praktik pernikahan dini di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi observasi partisipasi pasif, wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci, dan dokumentasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh temuan yang valid dan kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance sebagai best practice pencegahan pernikahan dini (studi kasus inovasi Sip-peka di Kabupaten Bone) telah berjalan efektif berdasarkan grand teori dari Ansell dan Gash (2007), yaitu 1) Kondisi awal (starting conditions), ditandai dengan terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat dan dukungan sosial yang bersumber dari koordinasi sektor pemerintah maupun non pemerintah, 2) Aturan kelembagaan (institutional design), diwujudkan melalui penerbitan regulasi pendukung pencegahan perkawinan anak ditingkat kabupaten dan desa, 3) Kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), tercermin dari keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya, dan 4) Proses kolaboratif (coolaborative process), terlihat dari pelaksanaan kolaborasi dalam penegakan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar regulasi perkawinan anak di Kabupaten Bone. Efektivitas tersebut tergambar dari penurunan jumlah kasus pernikahan dini secara signifikan selama periode 2019-2024. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan collaborative governance pada isu perlindungan anak berbasis kearifan lokal serta dapat dijadikan sebagai rujukan dalam perumusan strategi pencegahan pernikahan dini di berbagai daerah karena sebagian besar penelitian sebelumnya masih terfokus pada program edukasi terkait keselamatan ibu dan anak.
References
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Amalya, A. A., & Niswaty, R. (2024). Innovation Strategy to Prevent Child Marriage in Bone Regency (Early Marriage Innovation Case Study). Jurnal Ad'ministrare, 325-337.
Badan Pusat Statistik. (2023). Profil anak Indonesia 2023. BPS RI.
Bappeda Kabupaten Bone. (2020). Dokumen strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak Kabupaten Bone.
Bappeda Kabupaten Bone. (2024). Laporan evaluasi inovasi SIP-PEKA Kabupaten Bone.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications.
Emerson, K., & Nabatchi, T. (2021). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. KPPPA RI.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Sage Publications.
O’Leary, R., & Bingham, L. B. (2020). The collaborative public manager. Georgetown University Press.
UNICEF. (2021). Child marriage: Latest trends and future prospects. UNICEF.
World Health Organization. (2022). Adolescent pregnancy. WHO.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Andi Adhe Amalya, Nurul Ayuni, Ahmad Difa Awlia Aslim

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







