Perbandingan Antara SEMA No. 1 Tahun 2022 Dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Batas-Batas Minimal Waktu Adanya Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Pengajuan Gugatan Perceraian Di Pengadilan
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9450Keywords:
Perceraian, Pisah Tempat Tinggal, SEMA No. 1 Tahun 2022, SEMA No. 3 Tahun 2023, Pengadilan Agama, Kepastian HukumAbstract
Perceraian sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan di Indonesia mensyaratkan adanya alasan yang cukup, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta pisah tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Mahkamah Agung melalui SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan pedoman baru mengenai batas minimal waktu terjadinya perselisihan dan pisah tempat tinggal sebagai syarat formil dan materiil dalam pengajuan gugatan perceraian di pengadilan. Perbedaan pengaturan dalam kedua SEMA tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap praktik peradilan, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur perselisihan yang berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan substansi pengaturan antara SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta doktrin hukum terkait hukum acara perceraian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan penegasan dan penyesuaian terhadap ketentuan sebelumnya, khususnya terkait fleksibilitas pembuktian dan penilaian hakim terhadap fakta perselisihan dan pisah tempat tinggal. Perubahan tersebut berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan serta penguatan argumentasi dalam pertimbangan hakim agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tetap terjaga dalam penyelesaian perkara perceraian.
References
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2).
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.
Halim, A. 2023. Urgensi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam 5, No. 1.
Tambun, Putri Cicilia, dkk. 2025. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk). Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 22, No. 1 (April).
Wianto, Keisya Ayudha, dan Santi Rima Melati. 2026. Pisah Rumah Enam Bulan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Analisis Yuridis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4, No. 1 (Januari).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Maria Rosalina, Ryzka Anggraini, Fatimah Azzahra, Anggi Saskia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







