Batas Konstitusional Kebijakan Pengendalian Informasi Digital Dalam Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura

Authors

  • Erica Indah Maulia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Cassis Merinthia Ariapramuda Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Irsyaf Marsal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Kaharuddin Kaharuddin Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9351

Keywords:

Kebijakan Pengendalian Informasi Digital, Kebebasan Berekspresi, Batas Konstitusional

Abstract

Perkembangan ruang digital telah mendorong negara untuk merumuskan kebijakan pengendalian informasi sebagai respons terhadap disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Namun, intervensi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dalam negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebijakan pengendalian informasi digital serta mengkaji batas legitimasi konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum dengan karakter deskriptif-analitis berbasis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur pengendalian informasi digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengombinasikan instrumen pidana dan administratif dengan mekanisme pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Singapura menerapkan model administratif yang lebih terpusat melalui Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA), yang memberikan kewenangan luas kepada eksekutif untuk mengeluarkan perintah koreksi, penghentian komunikasi, dan pemblokiran akses terhadap informasi yang dinilai tidak benar. Secara konstitusional, pembatasan kebebasan berekspresi di kedua negara harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas konstitusional ideal dalam kebijakan pengendalian informasi digital mensyaratkan kejelasan norma, penggunaan instrumen pembatasan secara proporsional, serta pengawasan yudisial yang efektif guna menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi

References

Ahmidi, A., Hairiana, R., Ahmad, A., Alvianur, A., & Putera, M. L. S. (2024). Komparasi yuridis kebebasan berpendapat dalam perspektif hukum di Indonesia dan Singapura. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(6), 5353-5370.

Alexy, R. (2002). A theory of constitutional rights (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press.

Aprilianti, A. (2024). Efektivitas dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum siber di Indonesia: Tantangan dan solusi. Begawan Abioso, 15(1), 41-50.

Arianto, B., Madu, L., & Anggraini, O. (n.d.). Demokrasi digital: Pendekatan konseptual.

Aulia, Y. (2019). Aktualisasi kebebasan berpendapat di negara demokrasi yang lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura. Padjadjaran Law Review, 7(2), 1-14.

Bahram, M. (2025). Tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin hak konstitusional atas informasi di era digital. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(9), 4380-4406. https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1753

Chan, G. K. Y. (2022). Online falsehoods, constitutional free speech and its limits: The Online Citizen v The Attorney-General. Singapore Journal of Legal Studies, 2022, 166-176.

Fuller, L. L. (1969). The morality of law (Rev. ed.). Yale University Press.

Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. PT Rineka Cipta.

Indriyani, D. (2025). Peran regulasi digital dalam perlindungan hak masyarakat modern. Jurnal Kajian Hukum, 1(1), 24-29.

Khamim, M., & Asmarudin, I. (2023). Kebebasan berekspresi melalui media digital dan penerapannya di Indonesia. Pancasakti Law Journal, 1(2), 205-218. https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.21

Matompo, O. S. (2014). Pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam perspektif keadaan darurat. Jurnal Media Hukum, 21(1), 16-16.

Octavianingsih, Y., & Abdillah, R. (2025). Hak kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional: Analisis normatif berdasarkan UUD 1945 dan teori konstitusi. AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin, 2(6), 91-103.

Price, M. E. (2010). Free expression, globalism, and the new strategic communication. Cambridge University Press.

Ramathoni, L. Y., & Rizqi, A. (2025). Dinamika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Perlindungan hukum dan ancaman kebebasan berekspresi. Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 85-93.

Syahalan, S. (2025). Penegakan hak konstitusional melalui constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Palopo].

Teo, M. W. R., & Kiu, Y. Y. (2021). Burden of proof and false statements of fact under the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019: 'Singapore Democratic Party v Attorney-General' SGHC 25; 'The Online Citizen v Attorney-General' SGHC 36. Singapore Academy of Law Journal, 33(1), 760-776.

The Online Citizen Pte Ltd v Attorney-General, SGCA 9 (Court of Appeal of Singapore).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

United Nations Human Rights Committee. (2011). General comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression (CCPR/C/GC/34)

Downloads

Published

31-03-2026

How to Cite

Maulia, E. I. ., Ariapramuda, C. M. ., Marsal, I. ., & Kaharuddin, K. (2026). Batas Konstitusional Kebijakan Pengendalian Informasi Digital Dalam Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura. Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 19720–19726. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9351

Issue

Section

Articles