Analisis Pembiayaan Layanan Kesehatan HIV Dan AIDS Berbasis Standar Pelayanan Minimal Dengan Pendekatan District Health Account Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

Abstract

Layanan HIV dan AIDS telah menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia. Namun, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pencapaian indikator layanan HIV masih sangat rendah. Fragmentasi pembiayaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam optimalisasi program. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan, persepsi pemangku kepentingan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola pembiayaan layanan HIV dan AIDS berbasis SPM, dan memberikan rekomendasi optimalisasi melalui pendekatan District Health Account (DHA). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan antara Januari hingga Maret 2025 melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan kunci dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta analisis dokumen terkait alokasi dan realisasi anggaran HIV tahun 2021–2024. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam pengelolaan dan tantangan pembiayaan layanan HIV. Hasil: Ditemukan empat isu utama dalam tata kelola pembiayaan layanan HIV dan AIDS. Pertama, terdapat fragmentasi sumber pendanaan (BOK, APBD, JKN, Global Fund) yang belum terintegrasi secara optimal. Kedua, pemahaman pemangku kepentingan terhadap mekanisme pembiayaan berbasis SPM masih rendah, yang berdampak pada perencanaan yang tidak tepat sasaran. Ketiga, keterbatasan tenaga terlatih dan lemahnya sistem pelaporan menghambat pemantauan program. Keempat, hambatan geografis serta stigma sosial memperburuk akses dan pemerataan layanan. Pendekatan DHA dinilai relevan untuk memetakan aliran dana dan mendorong transparansi serta efisiensi anggaran. Kesimpulan: Optimalisasi pembiayaan layanan HIV dan AIDS di daerah memerlukan reformasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan efisiensi penggunaan dana, penguatan advokasi lintas sektor, serta sistem akuntabilitas dan transparansi yang terintegrasi dan berkelanjutan.