Ekseskusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Authors

  • Kornelius Manu Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.8802

Keywords:

Perdata, Debitur, Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum

Abstract

Eksekusi hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi debitur merupakan dua hal yang sangat penting serta terkait satu sama lain dalam hukum jaminan di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai kedua hal tersebut, yaitu Eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan bagi kreditur. Eksekusi merupakan tindakan terakhir dan penting bagi kreditur, seperti bank, untuk mengembalikan uang yang dipinjam, dengan menjual barang jaminan yang telah ditetapkan, setelah peminjam dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya atau gagal membayar. Penelitian hukum normatif fokus pada sistem norma hukum, termasuk aturan atau kaidah hukum yang terkait dengan suatu bangunan hukum dan peristiwa hukum tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan argumen hukum sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa dianggap benar atau salah, serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut menurut hukum. Untuk memulai penelitian hukum normatif, kita mulai dari peristiwa hukum itu sendiri, kemudian mencari rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang diajarkan oleh para ahli, dengan tujuan untuk memahami konstruksi hukum dan hubungan antar norma hukum tersebut. Perlindungan Hukum bagi Debitur Beritikad Baik Meskipun kreditur memiliki kewenangan eksekusi yang kuat, hukum tetap melindungi debitur melalui prosedur yang adil untuk mencegah kesewenang-wenangan seperti a) Prosedur formal yaitu reditur wajib memberikan somasi (peringatan) secara bertahap sebelum melakukan eksekusi. b) Transparansi nilai jual yaitu eksekusi harus diupayakan mencapai harga tertinggi, baik melalui lelang umum maupun penjualan di bawah tangan (berdasarkan kesepakatan).c) Hak atas surplus jika hasil penjualan jaminan melebihi jumlah utang, sisa uang tersebut wajib dikembalikan kepada debitur. d) Hak gugat yaitu debitur berhak mengajukan perlawanan atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika proses eksekusi dinilai melanggar prosedur atau merugikan secara tidak wajar.

References

Pertama, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

Anwar, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Jurnal Jendela Hukum, 1(1).

H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, Cet.I, 2000.

Harun, B. (2010). Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Jakarta: Pustaka Yustisia.

M Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

M Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggunga), (Surabaya: LaksBang Yustisia, 2011)

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan eksekusi dibidang Perdata, P.T. Gramedi ,Jakart , Cet.II, 1989.

Miranda Nashin, Segala Hal Tentang Lembaga Pembiayaan, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012)

Muchammad Dja‟is. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan, disamapaikan dalam seminar “mencari model eksekusi Hak Tanggungan Yang Menguntungkan Para Pihak”, yang diselenggarakan oleh bagian keperdataan FH UNDIP, Selasa 29 Desember 2009, di Semarang.

Muhaimin, metode penelitian Hukum, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020)

Mulada Diman, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021

Musadad Ahmad, Hukum Jaminan Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, (Malang: Literasi Nusantar, 2023)

Rachmadi Usman. 1998. Pasal-pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Jakarta: Djambatan

Salim H.S. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Satrio, J. (2007). Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Jakarta: PT. Citra Aditya.

Sitompul, R. W., & dkk. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Jurnal Rectum, 4(1).

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 1989)

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty, Yogyakarta, edisi Ke-4, Cet.1, 1993.

Suryatno Anton, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2016)

Cahyono Yudhistira, “Eksekusi Hak Tanggungan Menggunakan Upaya Parate Eksekusi Studi Kasusu Putusan Nomor 26/pdt/g/2013/pn.psp.sbbh.” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016

Saraswati, Ananda F.A. “Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie dan Eksekusi melalui Grosse Akta.” Repertorium, Vol.2, no 2, 2018

Bahsan, M. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hasanudin Rahman. 1995. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Downloads

Published

14-06-2026

How to Cite

Kornelius Manu. (2026). Ekseskusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 32020–32039. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.8802

Issue

Section

Articles