Implementasi Kebijakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat/ Call Center 112 untuk Pelayanan Darurat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Abstract

Penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat/ Call Center adalah salah satu inovasi di bidang kebijakan publik, yang dirancang sebagai layanan yang bebas pulsa dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat.Kebijakan publik layanan Call Center 112 diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, yang merupakan komitmen pemerintah kota dalam mengoptimalkan pelayanan keadaan darurat kepada masyarakat kota Padang Panjang (Perwako No. 24 tahun 2022). Desain penelitian adalah kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan telaah  dokumen. Analisis data dilakukan secara triangulasi sumber dan metode dengan teori Teori Edward III. Hasil penelitian implemantasi layanan Call Center 112 masih belum berjalan secara optimal, khususnya dalam faktor komunikasi dan struktur birokrasi. Dalam proses implementasi kebijakan tersebut, belum terbangun komunikasi yang baik antara Diskominfo dengan dinas teknis, baik dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi. Sedangkan untuk struktur birokrasi, belum adanya SOP yang mengatur mekanisme Call Center 112 mengakibatkan belum terarahnya dan terukurnya kinerja dari layanan Call Center 112 itu sendiri. Sedangkan untuk faktor sumber daya dan disposisi relatif sudah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal. Selain itu, hambatan dalam penyelenggaraan layanan Call Center 112 di Kota Padang Panjang adalah adanya kebijakan yang serupa mengenai penyelenggaraan layanan Call Center yang dikeluarkan oleh instansi pusat lainnya, seperti Permenkes 19/2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang menimbulkan kebingungan dalam penerapan layanan Call Center di daerah. Hal ini berpengaruh terhadap sikap dan komitmen implementor terhadap kebijakan yang telah diputuskan, sehingga perlu formulasi yang tepat agar semua kepentingan bisa terakomodir.