REKONFIGURASI KEBIJAKAN PUBLIK PERKOTAAN DALAM MENJAWAB KOMPLEKSITAS TATA KELOLA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.8170Keywords:
Rekonfigurasi, Kebijakan Publik, Tata Kelola PemerintahanAbstract
Rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan menjadi isu strategis dalam konteks pemerintahan daerah yang dihadapkan pada dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kabupaten Cianjur sebagai wilayah dengan karakteristik transisi antara kawasan perdesaan dan perkotaan menghadapi berbagai tantangan tata kelola, mulai dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, keterbatasan infrastruktur, hingga tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan dalam menjawab kompleksitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan berbasis studi literatur dan dokumen kebijakan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, integrasi perencanaan pembangunan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Rekonfigurasi kebijakan diharapkan mampu menciptakan tata kelola perkotaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Cianjur.
References
Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis (6th ed.). New York: Routledge.
Dwiyanto, A. (2017). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Dwiyanto, A. (2017). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dye, T. R. (2017). Understanding public policy (15th ed.). Boston: Pearson Education.
Howlett, M., & Ramesh, M. (2016). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
Osborne, S. P. (2010). The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. London: Routledge.
Press. Widodo, J. (2020). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi. Malang: Bayumedia.
Public Policy Analysis. New York: Routledge.
United Nations Publication. Dunn, W. N. (2018).
United Nations. (2020). E-Government Survey.
United Nations. (2020). United Nations e-government survey 2020: Digital government in the decade of action for sustainable development. New York: United Nations.
Widodo, J. (2020). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Malang: Bayumedia Publishing.
World Bank. (2017). Governance and the law. Washington, DC: World Bank Group.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Neli Yuliawati, Farida Santika
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
