Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Perpajakan: Analisis Kasus PT Wanatiara Persada
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.8036Keywords:
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Perpajakan, PT Wanatiara Persada, KUHP BaruAbstract
Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perpajakan dengan studi kasus PT Wanatiara Persada yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2025. Permasalahan penelitian difokuskan pada penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang memadai melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, aparat penegak hukum masih cenderung menjerat individu pengurus tanpa menetapkan korporasi sebagai tersangka. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi kebijakan pemidanaan korporasi melalui penguatan komitmen kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif guna meningkatkan efek jera dan pemulihan kerugian negara.
References
M. R. (2016). KEBIJAKAN KRIMINAL PEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Kajian UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Jurnal Ilmu Hukum, 6(2). https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3598
Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3). https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336
Ali, H. A. (2015). Mahrus. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: PT. In Jakarta: Rajawali Pers.
Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In PT Citra Aditya Bakti.
Arseno, A. B. (2025). Analisis Perbandingan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Meninjau Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(6). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5547
Bloomberg Technoz. (2026). KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pajak Perusahaan Tambang Nikel. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/95960/kpk-tetapkan-5-tersangka-suap-pajak-perusahaan-tambang-nikel
Dr Joko Sriwidodo. (2021). Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kepel Press.
Gatra News. (2025). Kasus Pajak PT Wanatiara Persada Harus Diusut sebagai Kejahatan Korporasi. https://gatranews.id/2026/01/21/kasus-pajak-pt-wanatiara-persada-dugaan-kejahatan-korporasi/
Hadrian, E., Putri, A. H., & Hakim, L. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. JURNAL HUKUM PELITA, 3(2). https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1464
Hasnda, N. A., & Alhuda, N. S. H. (2025). Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 15(2). https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4586
Kristian, K. (2014). URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Mamuji, S. S. dan S. (2018). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Prosiding: Problematika Hukum.
Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. In Jakarta: Kencana.
Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Journal Kompilasi Hukum, 5(1). https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43
Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. E. (2022). PENGANTAR HUKUM PIDANA TRANSISI HUKUM PIDANA DI INDONESIA. In Unpam Press (Issue 1).
Siregar, V. A. (2023). Polemik Tanggung Jawab Pidana Oleh Kepala Daerah Sebagai Korporasi Terhadap Tindak Pidana Badan Usaha Milik Daerah. Jurnal Cakrawala Ilmiah.
Suara News. (2026). KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M. https://www.suara.com/news/2026/01/11/152906/kpk-ungkap-akal-bulus-korupsi-pajak-pt-wanatiara-persada-negara-dibobol-rp59-m?utm_source=chatgpt.com
Tempo. (2023). Kasus korupsi pajak Rafael Alun, begini kronologinya. https://www.tempo.co/hukum/kronologi-lengkap-kasus-rafael-alun-dari-kasus-penganiayaan-hingga-jadi-tersangka-kpk-202934.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 26.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Pebri Agung, Thea Farina, Rizki Setyobowo Sangalang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







