Sanksi Tindak Pidana Pelaku Aborsi Perspektif Hukum Pidana Islam dan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan

Abstract

Artikel ini membahas Sanksi Tindak Pidana Pelaku Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg terhadap sanksi tindak pidana pelaku aborsi. Dan mengetahui perspektif hukum pidana islam dan pasal 194 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terhadap tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggambarkan suatu gejala peristiwa yang terjadi dan yang akan datang dengan pendekatan kualitatif, adapun sumber data digunakan dalam penelitian ini, yaitu: sumber data primer diambil berkas putusan pengadilan negeri bandung Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.Bdg; sumber data sekunder dilihat dari buku dan referensi lain terkait penelitianya; sumber data tersier dilihat dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian penulis. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penyusunan penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan penulis studi dokumen dan wawancara.  Teknis analisis data dilakukan secara interpretasi. Hasilnya bahwa perspektif hukum pidana islam mengenai sanksi terhadap kasus pelaku yaitu diat janin senilai dengan lima ekor unta. Sedangkan menurut pasal 194 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengenai sanksi terhadap kasus tidak memenuhi unsur-unsur hukum karena di dalam putusan tersebut berlaku asas lex specialis derogat legi generalis. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat khusus dan Undang-Undang Kesehatan bersifat umum.