Kewenangan dan Tanggung Jawab Hakim dalam Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB): Analisis Putusan Nomor 52/G/2025/PTUN.SMG
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7369Keywords:
Pemerintahan Baik, Asas kecermatan, SK Pemberhentian, Peradilan Tatausaha Negara, kewenagan HakimAbstract
Penulisan ini membahas terkait kewenangan dan tanggung jawab hakim dalam menerapkan AAUPB terhadap analisis Putusan Nomor 52/G/2025/PTUN.SMG. Permasalahan utama yang dikaji yaitu apakah hakim sudah menerapkan AAUPB dalam kewenangan dan tanggung jawabnya dalam menjalankan profesinya di persidangan. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis cara hakim dalam mempertimbangkan fakta, menilai tindakan Pejabat TUN, dan memutuskan apakah terdapat kesalahan dalam pengeluaran keputusan administratif. Metode penulisan ini menggunakan Penulisan ini menggunakan jenis normatif karena fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum, asas-asas, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan AAUPB dalam putusannya karena dari pihak tergugat dalam mengeluarkan SK Pemberhentian Jabatan untuk Penggugat telah melanggar asas kecermatan dan hakim memberikan keadilan sesuai fakta bahwa tergugat juga melanggar asas kepercayaan karena tidak terbuktu tuduhannya terhadap penggugat. Simpulan ini menegaskan bahwa penulisan ini menganalisis bahwa hakim telah memberikan kewenangan menilai pelanggaran dan bertanggung jawab atas penerapan AAUPB dalam putusan tersebut.
References
Arif, M., F. (2023). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Hukum Tata Negara. 59-60.
Iksan, F. & Sulastri, D. (2025). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujdukan Reformasi Yudisial. Jurnal Ilmu Hukum. 1-16.
Muksalmina, dkk. (2025). Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia. Jurnal Konsep Ilmu Hukum. 166-167.
Nadir., Mustari, Z. N., & Prasetyo, E. (2025). Implementasi Negara Hukum Indonesia dalam Kualifikasi Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Jurnal Pendidikan Tambusi. 22352-22541
Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undamg-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Lembaran RI Tahun 2009, N0. 51. Jakarta.
Pudjiastuti, Dian. (2023). Peneraqpan Prinsip Akuntabilitas Dalam Indenpendensi Hakim di Indonesia. Res Nullius Law Journal. 118,
Ritonga, Joni dkk. (2024). Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Case Law Jurnal of law. 8.
Shadiq, A. S., Budhiartie, A., Syam, F. (2025). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Pendidikan Tambusai. 13259.
Susanti, K. P. & Hardhiyanto, I. B. (2025). Peradilan Administrasi Negara Sebagai Sarana Untuk Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Good Governance. Jurnal Logika Hukum. 37.
Tazky, M. (2022). Ketidakjelasan Unsur-Unsur Kesalahan Dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Gugatan dan Pertimbangan Hakim PTUN. Nations Journal of Law. 885.
Yahuza Sanyeto, M, F. (2024). Tinjauan Yuridis Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai dasar gugatan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara di ptun. Nations Journal of Law. 93.
Yasin, Iksan Fatah. (2018). Eksistensi Aaupb di Indonesia dan Yurisprufrnsi dalam Perkara Tun. Jurnal Hukum dan Peundungan Islam. 310.
Yasin, Iksan Fatah. (2018). Eksistensi Aaupb di Indonesia dan Yurisprufrnsi dalam Perkara Tun. Jurnal Hukum dan Peundungan Islam. 310.
Yulianti, A. P., Hamdi, M. A., & Sohirin. (2025). Kajian Yuridis Pellayanan Publik Terhadap Pengambilan Keputusan Penolakan Paspor Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Journal of Social and Economics Reseacrh. 1029.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Dian sanitri, Annisa Finda solihah, Elyasa Yahya Saputri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
