Analisis Proses Perencanaan Kebutuhan Obat Publik Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Puskesmas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.722Keywords:
perencanaan kebutuhan obat, seleksi obat, logistik farmasi, Puskesmas, Kabupaten Intan JayaAbstract
Perencanaan kebutuhan obat merupakan bagian penting dalam manajemen logistik farmasi yang bertujuan menjamin ketersediaan obat secara tepat jenis, jumlah, dan waktu. Namun, proses ini sering kali tidak berjalan optimal, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya seperti Kabupaten Intan Jaya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan enam tahap perencanaan kebutuhan obat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Informan terdiri dari kepala Puskesmas, penanggung jawab farmasi, serta petugas Dinas Kesehatan. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan enam tahap perencanaan kebutuhan obat, yaitu: seleksi obat, kompilasi, perhitungan, proyeksi, penyesuaian anggaran, dan evaluasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam tahapan belum dilaksanakan secara optimal. Pada tahap seleksi obat, tidak terdapat pedoman atau metode yang digunakan, dan pemilihan obat cenderung tidak rasional. Tahap kompilasi belum berjalan baik karena pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak menggunakan format standar. Tahap perhitungan kebutuhan obat tidak berbasis data konsumsi atau morbiditas, melainkan hanya berdasarkan perkiraan. Proyeksi kebutuhan juga tidak menggunakan pendekatan epidemiologi dan didasarkan pada asumsi. Penyesuaian rencana anggaran dilakukan secara sepihak oleh Dinas Kesehatan tanpa melibatkan Puskesmas, sehingga sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Evaluasi terhadap proses perencanaan tidak dilakukan secara rutin dan terstruktur akibat ketiadaan format, pembinaan, dan pelaporan. Kesimpulan: Kegagalan dalam pelaksanaan tahapan perencanaan kebutuhan obat disebabkan oleh lemahnya regulasi, kurangnya SDM kefarmasian, dan rendahnya kapasitas manajerial di tingkat Puskesmas. Diperlukan intervensi strategis untuk memperkuat sistem perencanaan berbasis data, memperbaiki koordinasi, serta meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana.
References
Aini, L. N., Arifin, Z., & Setyawan, D. (2020). Metode proyeksi kebutuhan obat berdasarkan data konsumsi dan tren penyakit. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, 9(2), 84–91.
Amalia, F., & Ramadhan, R. (2020). Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, 9(1), 12–18.
Audah, L. (2019). Manajemen Pengelolaan Obat di Fasilitas Kesehatan. Yogyakarta: Deepublish.
Erlin, Y. (2017). Evaluasi Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 20(3), 151–159.
Fauziah, N., Hasanah, U., & Mulyani, R. (2019). Evaluasi pelaksanaan manajemen logistik obat sebagai upaya peningkatan efisiensi perencanaan kebutuhan. Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia, 6(1), 45–52.
Gustina, E. (2018). Manajemen logistik obat di fasilitas kesehatan: studi tentang efektivitas sistem distribusi dan pelaporan. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, 6(1), 55–62.
Halida, A., Widodo, M. D., & Rosita, A. (2017). Analisis perencanaan kebutuhan obat berdasarkan metode konsumsi dan epidemiologi. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan, 7(2), 88–96.
Hendrawati, L., Permatasari, N., & Wulandari, Y. (2020). Sistem informasi manajemen obat dan perencanaan kebutuhan berbasis elektronik. Jurnal Farmasi Indonesia, 8(2), 77–83.
Indrawati, D., Hidayat, R., & Ramadhan, A. (2018). Strategi penguatan sistem informasi logistik obat di puskesmas terpencil. Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Indonesia, 6(1), 55–62.
Indriana, R., Herlina, L., & Pratiwi, A. (2021). Manajemen Pengelolaan Obat di Fasilitas Kesehatan. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 10(2), 89–96.
Irnawati, I., Marlina, L., & Aulia, F. (2020). Pengaruh tingkat pemahaman terhadap perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas. Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia, 6(1), 12–19.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). Pedoman Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Kemenkes RI.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Permenkes No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
Lewier, M., Arifianto, M., & Muniroh, L. (2020). Governance of drug supply chain management in public health centers. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 23(3), 139–145.
Lubis, H., & Pangestu, I. (2021). Evaluasi perencanaan dan proyeksi kebutuhan obat di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, 19(1), 41–48.
Maya, R. (2022). Sistem Kefarmasian dalam Pelayanan Kesehatan Dasar. Jurnal Ilmu Kesehatan, 12(2), 100–108.
Misi, M., Abdi, M., & Nugraha, R. (2020). Analisis sistem perencanaan dan penganggaran dalam pengadaan barang dan jasa publik. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 8(1), 23–30.
Regattieri, A., Gamberi, M., & Manzini, R. (2018). Managing hospital pharmaceutical supply chain by a lean approach. Health Care Management Science, 21(4), 567–582.
Safriantini, N., Pambudi, A., & Wicaksono, A. (2011). Efisiensi anggaran pengadaan obat berdasarkan perencanaan kebutuhan di fasilitas kesehatan. Jurnal Farmasi Indonesia, 6(2), 44–51.
Santoso, B., & Rahmawati, I. (2021). Peran pembinaan teknis dalam peningkatan mutu perencanaan kebutuhan obat di layanan kesehatan primer. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 9(1), 66–73.
Scheife, R. T., Hines, L. E., Boyce, R. D., Chung, S. P., Momper, J. D., Sommer, C. D., ... & Malone, D. C. (2015). Consensus recommendations for systematic evaluation of drug–drug interaction evidence for clinical decision support. Drug Safety, 38(2), 197–206.
Siregar, E., & Hasibuan, R. (2019). Optimalisasi sistem informasi logistik untuk mendukung efisiensi penganggaran obat. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 22(4), 189–197.
Siregar, F. A., Andayani, T. M., & Santoso, B. (2021). Sistem informasi logistik sebagai penunjang perencanaan kebutuhan obat. Jurnal Farmasi Indonesia, 9(1), 45–52.
Sulistiyono, D., Widyaningrum, H., & Firmansyah, A. (2020). Evaluasi perencanaan logistik farmasi dalam penguatan kebijakan dan SOP perencanaan kebutuhan obat. Jurnal Sistem Kesehatan, 5(2), 77–84.
Triana, R., Marsetio, L., & Rahayu, S. (2014). Evaluasi sistem perencanaan kebutuhan obat dan implikasinya terhadap efisiensi logistik farmasi. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 3(4), 201–209.
Vifta, R., Saputri, Y., & Pradipta, I. (2022). Evaluasi Perencanaan Obat di Puskesmas: Studi Kasus Kabupaten/Kota. Jurnal Farmasi dan Kesehatan, 12(1), 23–30.
Widodo, M. D., & Handayani, H. (2019). Hubungan antara akurasi pencatatan obat dengan keakuratan perencanaan kebutuhan obat. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(2), 101–108.
Widodo, M. D., Sari, A. R., & Handayani, H. (2019). Pengaruh kualitas pencatatan pemakaian obat terhadap akurasi perencanaan kebutuhan obat di puskesmas. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan, 7(1), 24–32.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jemy Landa, Sarce Makaba, Agus Zainuri, Semuel Piter Irab, Arius Togodly, Rosmin M. Tingginehe
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
