Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Siber di Indonesia

Abstract

Kejahatan siber (cybercrime) telah menjadi ancaman serius di era digital, menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, dan sosial bagi korban di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk menelaah efektivitas pengaturan perlindungan hukum korban kejahatan siber di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber belum optimal karena hambatan dalam aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Melalui pendekatan hukum responsif, penelitian ini menawarkan model perlindungan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui penguatan regulasi, koordinasi lintas lembaga, edukasi masyarakat, serta mekanisme restitusi dan kompensasi yang efektif bagi korban.