Evaluasi Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Perburuhan Di Indonesia: Antara Kepastian Prosedural Dan Keadilan Substantif
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6744Keywords:
mediasi, Hubungan Industrial, Efektivitas Hukum, Keadilan Substantif, PPHIAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (UU PPHI). Secara normatif, mediasi diposisikan sebagai langkah wajib non-litigasi yang mengedepankan prinsip win-win solution dan musyawarah. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara kerangka hukum dengan realitas implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, pembahasan ini menyoroti bahwa efektivitas mediasi saat ini masih terjebak pada pemenuhan prosedur administratif semata. Temuan penelitian menunjukkan adanya tiga kendala utama: (1) Lemahnya kompetensi substantif dan netralitas mediator akibat tekanan struktur politik lokal; (2) Ketimpangan posisi tawar antara pengusaha dan pekerja yang sering kali memaksa pekerja menerima kesepakatan yang tidak adil demi kepastian ekonomi; serta (3) Ketiadaan mekanisme kontrol pengadilan untuk menguji keadilan substantif dalam pendaftaran Perjanjian Bersama. Meskipun data formal menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, kualitas keadilan bagi pekerja belum terjamin secara tegas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi UU PPHI yang mencakup standardisasi kompetensi mediator, penguatan peran regulator untuk menyeimbangkan posisi tawar, dan integrasi teknologi digital guna menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum
References
Anatami, Darwis. PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI LUAR PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. 10, no. 2 (2015).
Badrianto, Yuan, dan Dwi Astuti. “Peran Kepuasan kerja sebagai Mediasi pada Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan.” Jesya 6, no. 1 (2023): 841–48. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1013.
Gobel, Alyah Putri Arneta. “Hambatan Eksekusi Putusan PHI terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Gorontalo.” Judge : Jurnal Hukum 6, no. 03 (2025): 615–30. https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1595.
Handayani, Pristika. “KELEMAHAN PERATURAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.” PETITA 3, no. 2 (2021): 259–71. https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3831.
Harlis, Friska Prastya, Herwan Abdul Muhyi, dan Mohammad Benny Alexandri. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA (STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG). 2 (2019).
Kadek Agus Sudiarawan, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, Desak Putu Dewi Kasih, Nyoman Satyayudha Dananjaya, dan Ni Ketut Devi Damayanti. “Formulation of Online Dispute Resolution in Realizing Fair Industrial Relations Dispute Settlement: A Comparative Study.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 12, no. 2 (2024): 227–48. https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1308.
Kasra, Helwan. “KRITIK TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA : STUDI UU NO 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM.” SOL JUSTICIA 5, no. 1 (2022): 97–112. https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.484.
Kurniati, Yeti, Dhanang Widijawan, Agus Awaludin, Prasetia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, dan Aep Suhendi. Metode Dan Skema Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum Ketenagakerjaan. 3 (2025).
Maswandi, Maswandi. “PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.” Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area 5, no. 1 (2017): 36. https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1203.
Oktavia, Nasya, dan Diana Setiawati. Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada. t.t.
Pratiwi, Amalia, Stephani Widia Rianti Sipangkar, Adinda Nazla Rizky Ramadhani, Santi Mulyady, Muhammad Rayyan Hylmi, dan Restu Rahmawati. “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM KERANGKA TEORI MANDAT HANNA F. PITKIN.” Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 7, no. 10 (2025): 131–40. https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i10.12252.
Putra, Faisal Hernanda, dan Purwono Sungkowo Raharjo. MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL OLEH MEDIATOR DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOYOLALI. 8 (2022).
Santoso, Imam Budi. PENGATURAN PRAKTEK MEDIASI TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA. 1 (2016).
Sari, Eliana, Haifa Ruwaidah, Suryadi Suryadi, dan Wahyu Sri Ambar Arum. “Evaluasi Program Diklat Mediator Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI.” JURNAL JENDELA PENDIDIKAN 1, no. 03 (2021): 163–75. https://doi.org/10.57008/jjp.v1i03.41.
Sarira, Iron. “Mediation on Industrial Relation Dispute and Its Relation With Relative Authority in The Legal Proceedings Process.” Humaniora 7, no. 2 (2016): 263. https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i2.3529.
“Satudata Kemnaker | Portal Data Ketenagakerjaan RI.” Diakses 31 Desember 2025. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1344.
Utama, Gagah Satria. ONLINE DISPUTE RESOLUTION: A REVOLUTION IN MODERN LAW PRACTICE. t.t.
Wahid, Abdul. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 307–21. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793.
Wibyantara, Kevin Bagas. PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DINAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALDI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. t.t.
Yusuf, Yusmedi, Mella Ismelina Farma Rahayu, dan Amad Sudiro. “Legal Protection of Workers in the Settlement of Disputes of Work Relationship (Pemutusan Hubungan Kerja) by Companies Based on Legal Labour Perspective.” International Journal of Innovation 15, no. 8 (2021).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jasmine Abir Putri Widodo, Claritha Nasywa Nur Rafidah, Muchammad Zoga Nur Aprianto, Dimas Azka Silsila
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
