Analisis Regulasi dan Kebijakan Aset Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6713Keywords:
Kebijakan Aset Publik, Regulasi, Tata Kelola PemerintahanAbstract
Tujuan dari studi ini ialah untuk meneliti aturan dan kebijakan dalam pengelolaan aset publik yang berkaitan dengan pencapaian tata kelola yang baik. Pengelolaan aset publik merupakan elemen krusial dalam pemerintahan, karena memiliki hubungan langsung dengan efektivitas, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui analisis dokumen peraturan, laporan resmi dari pemerintah, serta wawancara mendalam dengan individu yang terlibat dalam pengelolaan aset publik. Sekelompok masyarakat yang berkepentingan juga dikumpulkan. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi, penerapan kebijakan, dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai pengelolaan aset publik secara umum sudah memadai; akan tetapi, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum dioptimalkan dalam pengelolaan aset. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas lembaga, pengembangan kompetensi pegawai, serta penyusunan sistem informasi manajemen aset yang berintegrasi. Diharapkan bahwa temuan ini bisa memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih ampuh untuk mewujudkan tata kelola yang terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif.
References
Baru, P., Aset, P., Tinjauan, N., & Tata, M. (2025). Jurnal Commerce Law. 5(1).
Cimahi, D. K. (2023). Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah. 11, 177–184.
Good, M., & Kota, P. (2023). Journal of Economics Development Issues Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam. 6, 95–105.
Irawan, H. W., & Bayagkara, I. B. K. (2023). Analisis Tata Kelola Aset Desa Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Village Asset Governance Analysis Based on Permendagri No 1 in 2016 In Baureno Village , Baureno District , District Bojonegoro. 1(3).
Keterkaitan, A., Dana, A., Dan, C., Terhadap, P., & Governance, G. (2025). Jurnal Maneksi ( Management Ekonomi Dan Akuntansi ). 14(2), 728–738.
Negara, P. A., & Informasi, T. (2024). Pengaruh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan aset dan pemeliharaan aset daerah. 1(2), 171–178.
Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2023). Neova Derenov PENDAHULUAN Good governance merupakan suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab , efektif , efisien dengan memgang teguh prinsip-prinsip tertentu . Indonesia mulai berusaha untuk mewujudkan good governance saat dimulainya era reformasi . Artinya sudah 23 tahun Bangsa Indonsia berupaya mewujudkan good governace akan tetapi hingga saat ini perkembangan good governance belum bisa dikategorikan baik . Masih banyak masalah yang berkenaan dengan transparansi , akuntabilitas , efeseiensi , partisipasi masyarakat , dan berbagai permasalahan lain . Hal ini menjadi bukti belum berhasilnya good governance di Indonesia . Good governance merupakan penyelenggaran pemerintahan yang sangat ideal diterapakan di hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia . Keseimbnagann antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan suatu negara akan terlihata apabila good governance berhasil diselenggarakan dengan baik . Menurut Fitri Andalus dan Mohamad Ichsana ( 2019 ) Good Governance adalah tata kelola yang baik yanf dalam upaya mewujudkannnya diperlukan sinergi yang seimbang antaragoverment , civil society , dan private sector . Dwi Payana ( 2003 ) berpendapat bahwa definisi dari good governance merupakan hal yang sulit untuk didefinisikan . Hal ini dikarenakan banyaknya makna etis yang terkandung dalam Good Governance . Sesuatu yang “ baik ” tergantung dari sudut mana kita memandang kareana bisa saja baik untuk suatu masyarakat namun bermakna berbeda bagi masyrakat lain . Sampai saat ini , upaya penyelenggaraaan good governance di Indonesai belum menemui titik keberhasilan . Berbagai factor yang mempengaruhi adalah masih banyaknya oknum di pemerintahan yang tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance . Maraknya korupsi . Nepotisme yang merajalela , masih adanya diskriminasi dalam pelayanan publik , penegakan hukum yang masih tajam ke bawah tumpul ke atas , dan berbagai masalah lain menjadi cermin evaluasi bagi penyelanggaraan pemrintahan di Indonesia . Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembvang di masyarakat Indonesia memberi doronga tersendiri dalam penyelenggaraan Good Governance karena seiring dengah berjalannya waktu yang diirngi dengan kemjuan ilmu pegateahuan maka mengakibatkan masyarakat menjadi lebih melek terhadap politik danpemerintahan . 15(2), 135–148.
Prasetya, H. A., & Subekti, T. (n.d.). Political Will Pemerintah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. 5(2), 215–233.
Ra, D. U., Studi, P., Publik, A., Universitas, F., & Tunggadewi, T. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. 5(2), 109–118.
Sri, A., Yasin, Y., Anwar, A., & Sagena, U. W. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. 17(2), 410–418. https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Riska Amelia, Eli Apud Saepudin, Putri Suci Maharani, Ria Purwasih, IIn Nur Alawiah, Agas Agas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
