Analisis Tahapan Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Abstract

Mekanisme penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM, dan batas waktu pencapaian, melainkan lebih menekankan pada penerapan SPM berdasarkan empat hal yaitu pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu pada standar teknis secara normatif, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alur dalam implementasi SPM, dan untuk mengetahui peran serta kewajiban dari stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami secara detail tentang tahapan dalam implementasi SPM. Tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdiri dari 4 tahap yaitu diantarnya. Pertama tahap pengumpulan data, merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis berbagai informasi terkait pemenuhan SPM. Kedua tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, merupakan upaya pemerintah untuk menghitung secara rinci dan detail mengenai kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi. Ketiga tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, merupakan tahapan strategis dalam pelaksanaan SPM. Keempat tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, merupakan implementasi dari pemenuhan layanan dasar yang sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang termasuk dalam dokumen perencanaan, dan penganggaran daerah.