Efektivitas peran Dinas Koperasi UKM Dan Tenaga Kerja dalam pengelolaan program perluasan jangkauan UMKM makanan khas daerah Kabupaten Balangan
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6399Keywords:
Peran, Perluas Jangkauan, UMKM Khas DaerahAbstract
Keberadaan UKM di Kabupaten Balangan tidak dapat dipisahkan dari peran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan dalam pengembangan. Namun, melalui program perluasan jangkauan masih terdapat terkendala oleh minimnya pelatihan dan pendampingan, sehingga kemampuan teknis produksi dan manajemen pelaku usaha masih rendah. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan manajerial juga mengakibatkan strategi bisnis, pengorganisasian kerja dan pembagian tugas belum berjalan optimal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskrispikan efektivitas peran Dinas Koperasi UKM Dan Tenaga Kerja dalam pengelolaan program perluasan jangkauan UMKM makanan khas daerah Kabupaten Balangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data secara deskriptif. Teknik dilakukan dengan observasi, wawancara, dan pengarsipan dokumen dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum efektivitas peran dinas koperasi UKM dan tenaga kerja dalam pengelolaan program perluasan jangkauan UMKM makanan khas daerah Kabupaten Balangan dapat dikatakan cukup efektif, namun belum maksimal. Adapun, berdasarkan teori Ife & Tesoriero dalam hal ini dapat dilihat dari indikator peningkatan kemampuan daya saing, peningkatan omset, peningkatan teknologi dan diversifikasi produk dilaksanakan secara optimal. Faktor penghambat meliputi: keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua kegiatan menjangkau seluruh pelaku UMKM, keterbatasan SDM aparatur, yang belum memiliki keahlian teknis optimal dalam mendukung pengembangan usaha, kurangnya koordinasi antar stakeholder, yang mengurangi efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam memperluas jaringan pemasaran serta ketergantungan pelaku UMKM pada pendampingan dinas, yang menyebabkan rendahnya kemandirian, kreativitas dan inisiatif pelaku usaha.
Berdasarkan hal tersebut, diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam program pelatihan agar para mitra UKM lebih siap dalam menghadapi persaingan global, serta promosi yang lebih banyak dilakukan oleh UKM terutama untuk fasilitas permanent display agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal.
References
Abdul, Ruslan Ghofur Noor. 2014. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Afrizal. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Padang: Raja Grafindo Persada.
Agus Harjito dan Martono. 2005. Manajemen Keuangan. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA.
Artini, Ni Rai. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Umkm di Kabupaten Tabanan. Jurnal Unmas Mataram. Vol. 13. No. 1.
Budiarto, Rachmawan. 2015. Pengembangan UMKM. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
Bruce J Cohen a.b Simarona Sahat. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Rineka Cipta.
Gede, Diva. 2009. Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta: Bakrie School of Management.
Harahap, Syofyan, Syafri. 2014. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Ife. Jim dan Frank Tesoriero. 2014. Community Development. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
K. B. B. I. 2010. Kata Keterampilan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Lektur.Id.
Kasmir. 2011. Etika Customer Service. Jakarta: Rajawali Pers.
Mohammad Salam Prayoga. 2022. Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Institusi Pemerintahan Dalam Negeri.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: Penerbit UUP STIM YKPN.
Norhaedah. 20221. Peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto. Jurnal YUME. Vol. 4. No. 2.
Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo.
Pandu Satrya Purnawan. 2024. Peran Pengembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap UMKM Kuliner Pasca Pandemi di Kabupaten Kapuas. Universitas Lambung Mangkurat.
Rahmat. 2020. Kajian Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM Kuliner di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat (Studi Kasus Usaha Mikro Kuliner di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana). Jurnal Wiratani. Vol. 3. No. 2.
Soekanto, Soejono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
Suparyanto, W.R 2012. Kewirausahaan Konsep dan Realita Pada Usaha Kecil. Bandung: Alfabeta.
Tambunan, Tulus. 2012. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Jakarta: Salemba.
Tangkilisan, H. N. S. 2017. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo.
Thoha, Miftah. 2012. Dinamika Ilmu Administrasi Publik. Bandung: Prenada Media Grup.
Tzaza Aulia Syafira. 2023. Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan Pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
Ulfah, I. F. 2016. Akuntansi Untuk UKM (N. Fitria, Ed.; 1st ed.). CV Kekata Group.
PERATURAN PERUNDANGAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil.
Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rinawati Rinawati, Asmui Asmui
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
