Evaluasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada program kesehatan dasar gratis di Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru

Abstract

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya. Adapun, kebijakan Peraturan Walikota No.188,45/210/KUM/2019 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis, terdapat peserta yang belum memahami tentang pemanfaatan. Kemudian, staf keuangan diketahui kendala dalam pelaksanaan BLUD dikarenakan untuk pelaksanaan BLUD dibutuhkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan keuangan.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa bahwa Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru belum optimal. 1). Efektivitas, perihal tarif untuk sekarang masalah harga yang tidak sesuai riil cost yang berdampak pada pihak puskesmas. 2). Efesiensi, tim pengelola BLUD puskesmas mencari sendiri informasi dengan datang BPKAD dan juga belum ada informasi bentuk panduan atau juknis pengelolaan keuangan BLUD tertulis yang resmi. 3). Kecukupan, melakukan pelaksanaan jemput bola terhadap masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui skrining penyakit tidak menular bagi masyarakat. 4). Perataan, pengadaan barang dan melalui website/aplikasi untuk mengisi katalog, sistem yang ada seperti SIPD dan SIMDA terhadap pelaporan-pelaporan puskesmas baik itu laporan teknis pelayanan kesehatan maupun laporan keuangan menggunakan aplikasi. 5). Responsivitas, pengelolaan Sumber Daya Manusia, adanya rangkap jabatan selain struktural puskesmas maupun sebagai pengelola BLUD. 6). Ketepatan,  terhadap perhitungan anggaran upaya yang kebijakan Perwali yang ketiga adalah Perwali Nomor 42 tahun 2021 tentang Perwali SILPA (Sisa Lebih) Perhitungan Anggaran dan yang keempat Perwali Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada BLUD, keduanya telah cukup jelas. Faktor penghambat yang ditemukan Jumlah Staf, Juknis Yang Resmi, Biaya Pemeliharaan dan Kebijakan (Perwali) Perlu disusun sistem evaluasi internal yang terstandarisasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program kesehatan dasar gratis, baik dari sisi input, proses, maupun output layanan. Monitoring berkala dapat membantu manajemen Puskesmas dalam melakukan koreksi dini dan memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Pelibatan lintas sektor, seperti inspektorat daerah dan dinas kesehatan, juga perlu diperkuat.