The KOLABORASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BINJAI DALAM DIGITALISASI PEMBAYARAN QRIS
Keywords:
Kolaborasi, Digitalisasi, QRIS, Pembayaran Non Tunai, UMKMAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Binjai dalam pelaksanaan digitalisasi pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Digitalisasi pembayaran dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong transparansi pengelolaan usaha. Penelitian menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash dengan empat indikator utama, yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan QRIS di Kota Binjai masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan infrastruktur, serta kurang optimalnya sosialisasi pemerintah. Meski demikian, QRIS memberikan dampak positif berupa peningkatan efektivitas transaksi, kemudahan operasional, dan transparansi keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antar-pemangku kepentingan di Kota Binjai memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi digital UMKM, namun memerlukan penguatan sinergi, peningkatan literasi digital, serta penciptaan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
References
Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative Public Management. Georgetown University Press.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory.
Dwiyanto, A. (2011). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Public Administration Review.
Kementerian Koperasi & UMKM RI. (2023). Laporan Perkembangan UMKM Nasional.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis. SAGE Publications.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 29 Tahun 2019 tentang Online System Pembayaran Pajak Daerah.
Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Tasya Nabila, Zoraya Alfathin Rangkuti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
