Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.5637Keywords:
Good Governance, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, PartisipasiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, Ketua BPD, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance di Desa Tapil telah berjalan dengan cukup baik, namun belum optimal pada semua aspek. Prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka, baik melalui baliho maupun musyawarah desa. Prinsip akuntabilitas juga mulai diterapkan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun masih terkendala akses listrik dan jaringan internet. Sementara itu, prinsip partisipasi masyarakat masih rendah, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan program. Masyarakat cenderung aktif pada tahap perencanaan saja, sedangkan keterlibatan dalam pelaksanaan dan evaluasi masih terbatas karena kesibukan, kurangnya pemahaman, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pengawasan. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Tapil sudah mengarah pada prinsip good governance, namun perlu peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi sistem informasi publik agar pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.
References
Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Pengalokasian Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur
Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Pasal 1 No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Ali, M., & Mardiana, A. (2021). Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2), 149–158.
Ari S, A. S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
Bahar,A.A.,Marijan, K.,&Mardiyanta,A. (2025). Kebijakan Publik Dan Kekuasaan Di Indonesia. Bumi Aksara.
Fatmawati, I. (2022). Evaluasi Kurikulum Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Di MAN 1 Kota Kediri Dengan Countenance Model Stake. IAIN Kediri.
Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi,P.M.,Asroni, A., Yunesman, Y.,&Merjani,A.(2025). Metode Penelitian Kualitatif. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
Ilya, S. (2025).Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Deskriptif Di Bumdes Mawa Raharja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Kairupan, S. B., & Mowilos, R. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Penerbit Tahta Media.
Nursella, S., Silvia, S. A., & Khairul, U. K. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Kasus Bumdes DKI JAYA Desa Duku Ilor, Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu). Institut Agama Islam Negeri Curup.
R, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wisata Lerep. Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment, 88–101.
Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. Umsida Press, 1–237.
Saputra, R. A., Azhari, A. F., & Enggarani, N. S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(8).
Sos, J. P. S. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press.
Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. Humanities Genius.
Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. Bandung: Alfabeta, 288.
Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
SUTANTO, T. (2022). Evaluasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Uin Raden Intan Lampung.
Tilmizani, A. (2025). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Kola Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
WAHID, N. U. R. A. (2024). Implementasi Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan (Studi Kasus Di Desa Sinaji Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu). Fakultas Syariah.
Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan, 3, 25–32.
Zailani, A. S. (2018). Impementasi Metode Pembelajaran Problem Based Intruction Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Di Man Nganjuk Skripsi Oleh. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Lusia Tatu Wadang, Hendrik Toda, Mariayani O. Rene, Jim Briand Kolianan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







