Kedudukan dan Peran PTUN dalam Mekanisme Check and Balance Terhadap Badan/Pejabat Administrasi Negara
Keywords:
Pengadilan Tata Usaha Negara, checks and balances, maladministrasi, efektivitas PTUNAbstract
Fokus utama dalam studi ini yaitu menjelaskan peran dan posisi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem checks and balances terhadap lembaga-lembaga pemerintah dalam kerangka hukum indonesia dan demokrasi konstitusional. Masalah utama yang dianalisis meliputi berbagai tantangan yang dihadapi PTUN dalam mengawasi tindakan administratif pemerintah,terutama peningkatan kasus maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan publik.Tujuan studi ini adalah mengidentifikasi hambatan struktural ,hukum,dan budaya yang memengaruhi efektivitas PTUN,serta mengevaluasi sejauh mana PTUN berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial dalam memastikan tata kelola yang bertanggung jawab. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui analisis undang-undang dan peraturan terkait administrasi negara serta prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (AUPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PTUN memiliki peran strategis dalam meninjau keabsahan keputusan administratif dan memperbaiki maladministrasi, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya pemahaman pejabat terhadap putusan pengadilan, mekanisme implementasi yang lemah, dan sanksi administratif yang tidak memadai. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan pembatasan wewenang juga membatasi fungsi pengawasan PTUN. Oleh karena itu, perbaikan regulasi dan pembangunan kapasitas institusional diperlukan untuk memastikan bahwa peran PTUN sebagai penjaga akuntabilitas pemerintahan berfungsi secara optimal.
References
Ari Amalia, Riska, dkk. “Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Articcle Information Article History : Disclaimer Clauses ; Menempatkan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sumber Utama . 3 Indonesia Merupakan Salah Sa.” Perspektif Hukum 24, no. 2 (2024).
Budi Susilo, Agus. “Kontrol Yuridis PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara Di Tingkat Daerah” 14, no. 1 (2007): 70.
Fahira, Yumna. “Sistem Checks and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal Media Akademik (Jma) 3, no. 6 (2025): 3031–5220.
Hayati, Muslimah. “Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah.” Wasaka Hukum 9, no. 1 (2021): 113–50. https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/35.
Nilasari, Vivi, Dkk. “HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA” 7, no. 4 (2025): 88.
Novtrisya Melati Putri, Sherlyn, dkk. “Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat.” Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner 8, no. 6 (2024): 2118–7302.
Rayhan, Ahmad, dkk. “Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara” 1, no. 1 (2023): 64.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Melinda Ayu Andani, Rikza Safiq, Siti Rofyaningsih

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







