Kontrol Narasi Nasionalisme Melalui Hukum: Analisis Hegemoni Gramsci Terhadap Represi Identitas Etnis ‘Indo’ dalam Lembaran Negara 1950 No. 2
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4708Keywords:
Hegemoni Gramsci, Nasionalisme, Identitas Indo, Hukum Kewarganegaraan, Arsip PolitikAbstract
Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum dijadikan instrumen hegemoni dalam membentuk narasi nasionalisme Indonesia pascakolonial, dengan menelaah Lembaran Negara 1950 Nomor 2 tentang Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Dokumen ini menjadi sumber arsip penting bagi kajian sejarah politik kewarganegaraan Indonesia, karena mengatur pemisahan status hukum antara “warga negara Indonesia” dan “warga negara Belanda” setelah pengakuan kedaulatan 1949. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995) dan teori hegemoni Antonio Gramsci, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan berfungsi bukan hanya sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai alat politik yang membentuk konsensus ideologis tentang keindonesiaan yang homogen. Mekanisme hak opsi yang diatur dalam dokumen ini secara simbolik memaksa etnis Indo (Indische Nederlanders) meninggalkan identitas hibrid mereka, dan dengan demikian merepresentasikan bentuk represi ideologis terhadap pluralitas identitas yang dianggap mengancam narasi nasionalisme baru. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaran Negara 1950 No. 2 berperan sebagai teks hegemonik yang meneguhkan ide nasionalisme murni melalui bahasa hukum. Dalam konteks arsip politik, dokumen ini menjadi bukti konkret bagaimana negara pascakolonial Indonesia menggunakan hukum untuk melakukan “pembersihan identitas” dan menegakkan legitimasi ideologi nasional melalui kontrol terhadap wacana kewarganegaraan. Dengan demikian, kajian ini menempatkan hukum sebagai bagian dari praktik kekuasaan kultural yang membentuk sejarah politik nasionalisme Indonesia.
References
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). Laporan kompendium hukum bidang kewarganegaraan. Jakarta: BPHN.
Bosma, U., & Raben, R. (2008). Being “Dutch” in the Indies: A history of creolisation and empire, 1500–1920. Singapore: NUS Press.
Cribb, R., & Kahin, A. (2004). Historical dictionary of Indonesia (2nd ed.). Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. London & New York: Longman.
Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.
Harsono. (1992). Perkembangan pengaturan kewarganegaraan. Yogyakarta: Liberty.
Hewett, R. L. (2016). Indo (Eurasian) communities in postcolonial Indonesia: Changing identities. Leiden: Brill.
Hewett, R. L. (2015). Children of decolonization: Postcolonial Indo (Eurasian) communities in Indonesia and the Netherlands. Indonesia and the Malay World, 43(126), 191–206. https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1017468
Locher-Scholten, E. (2000). Women and the colonial state: Essays on gender and modernity in the Netherlands Indies, 1900–1942. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Palmer, W. (2016). Indonesia’s overseas labour migration programme, 1969–2010. Leiden: Brill.
Republik Indonesia. (1950). Persetujuan perihal pembagian warga negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 2). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Download/14782/UU%20Nomor%202%20Tahun%201950.pdf
Simon, R. (1991). Gramsci’s political thought: An introduction. London: Lawrence & Wishart.
Suryadinata, L. (Ed.). (2015). Ethnic Chinese in contemporary Indonesia. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Taylor, J. G. (2009). The social world of Batavia: Europeans and Eurasians in colonial Indonesia (2nd ed.). Madison, WI: University of Wisconsin Press.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Resti Budiarti, Fernanda Estepan, Pujiati Pujiati

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







