Dinamika Perizinan Lingkungan dan Peran Akses Informasi Publik

Studi Kasus: Situs Web Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Authors

  • Hafida Istigfarini Universitas Negeri Padang
  • Aldri Frinaldi Universitas Negeri Padang
  • Dasman Lanin Universitas Negeri Padang
  • Rembrandt Rembrandt Universitas Andalas
  • Mhd. Ridha Universitas Negeri Padang

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4693

Keywords:

perizinan, hukum lingkungan, informasi publik

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi makna fungsional izin lingkungan sebagai alat untuk mengelola ekosistem hidup, dengan sorotan pada kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, serta penerapan syarat-syarat khusus selama masa operasional. Di era digital, peluang untuk memantau lingkungan secara lebih efisien, memperlancar komunikasi antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan akses informasi publik juga semakin besar. Tujuan penelitian ini adalah memetakan faktor-faktor yang memicu masalah lingkungan, menelaah kerangka hukum perizinan lingkungan, serta menelusuri dinamika akses informasi publik dalam konteks digital.

Metodologi meliputi tinjauan regulasi, studi kasus digitalisasi perizinan, dan analisis data terbuka. Temuan awal menunjukkan bahwa perizinan yang rinci, penegakan konsisten, serta ketersediaan data terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik, meskipun hambatan teknis dan privasi tetap perlu ditangani. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan standar interoperabilitas data, perlindungan data sensitif, serta kapasitas SDM untuk implementasi digitalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh informasi terkait masalah lingkungan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses perizinan. Proses perizinan lingkungan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional, termasuk PP No. 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa setiap rencana kegiatan yang berpotensi memberi dampak signifikan pada lingkungan wajib dilengkapi dengan kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin lingkungan, beserta dokumen pendukung seperti AMDAL maupun UKL-UPL.

References

Agustina, N. laras. (2019). Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Semarang). Journal Manajemen Dan Kebijakan Publik, 7, 1–9.

Andini, A. N., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan t and hygiene s. Journal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 18(3), 463–471. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/9824/0%0Ahttps://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/9824/1503

Asus, S. T. K., & Rebes, K. A. B. (2014). ( S Tudi K Asus : K Abupaten B Rebes ). 13(26), 77–86.

Bongso, F., & Ibrahim, A. M. (2023). Hukum Pidana Dalam Perspektif Administrasi Publik : Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap. Hukum Dan Kebijakan Publik, 2(November), 161–174.

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). EFEKTIVITAS SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN BERBASIS RESIKO DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. 167–186.

Fatchuriza, M., & Nurmandi, A. (2015). Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis Website Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Kasus di Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2014). Journal of Governance and Public Policy, 2(3). https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0044

Fithri A. (2019). Perancangan Sistem Administrasi Pengurusan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau). 4(2), 1537–1547. https://www.neliti.com/publications/446783/perancangan-sistem-administrasi-pengurusan-izin-usaha-pemanfaatan-hutan-studi-ka

Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(2), 181. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19

Khairi, A. S., Putrawan, P., & Putri, R. A. (2023). Sistem Informasi Progres Validasi KLHS Berbasis Web Menggunakan Metode MVC (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan PROVSU). JoMMiT : Jurnal Multi Media Dan IT, 7(2), 077–082. https://doi.org/10.46961/jommit.v7i2.911

Marudur Padapotan Damanik, & Erisva Hakiki Purwaningsih. (2017). E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 21(2), 151–164.

muhammad Akib. (2021). HUKUM LINGKUNGAN Perspektif Otonomi Daerah edisi 2. Graha Rahayu, 1–243.

Muhammad Melian, Pico Pudiansa, Gumanti, R., Reflis, R., & Satria P. Utama. (2024). Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti), Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi, 3(3), 339–344. https://doi.org/10.55123/insologi.v3i3.3578

Nirboyo, A. J. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jatiswara, Vol. 36(2), 219–228.

Putri, C. A., Rusdianto, D. S., & Santoso, E. (2020). Pengembangan Sistem Pengelolaan Perizinan Ruang Laut dan Pesisir Berbasis WebGIS Dengan Penerapan OpenLayers (Studi Kasus: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 4(8), 2744–2752. http://j-ptiik.ub.ac.id

Riendy, Y. (2009). By reviewing Article 26 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Prompted from the Job Creation Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. 32(1), 79–90.

Sianturi, A. (2023). Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law. Journal of Academic Literature Review, 2(8), 693–701.

Susanto, M., Utami, D. P., Putri, I. M. P., & Azizah, D. A. A. (2023). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung. YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan, 1(1), 50–55. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.275

Tan, A. M., Sarmiati, S., & Elfitra, E. (2019). Komunikasi Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Kawasan Wisata. Komunikasi, 13(2), 97–108.

Warong, R., Musa, A., & Lumintang. Djefry. (2024). Aspek Hukum Dampak Perizinan Lingkungan Oleh Pemerintah Pada Pembangunan Berkelanjutan. Juarnal Nuansa Akademik, 9(2), 1–12.

Yanti, D. F. Y., & Sartono, L. N. (2024). Tantangan Dalam Penegakkan Peraturan Lingkungan Hidup Di Era Digital. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 1(3), 384–393. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1472%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/1472/1355

Downloads

Published

05-11-2025

How to Cite

Istigfarini, H. ., Frinaldi, A., Lanin, D. ., Rembrandt, R., & Ridha, M. (2025). Dinamika Perizinan Lingkungan dan Peran Akses Informasi Publik: Studi Kasus: Situs Web Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Journal of Innovative and Creativity, 5(3), 30443–30450. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4693

Issue

Section

Articles