Kajian Hukum Izin Keramaian dan Pengaruhnya terhadap Ketaatan atas Perizinan dalam Kegiatan Hiburan Masyarakat

Authors

  • Welldo Reynaldi Simangunsong Universitas Palangka Raya
  • Welldo Reynaldi Simangunsong Universitas Palangka Raya
  • Syahruld Bahri Purba Universitas Palangka Raya
  • Hafshah Al Qoniah Universitas Palangka Raya
  • Ginanjar Sarasanto Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4678

Keywords:

Izin Keramaian, Kepolisian, Kebebasan Berkumpul, Hukum Administrasi, Kamtibmas

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, hierarki peraturan, serta pelaksanaan izin keramaian dalam kegiatan hiburan masyarakat di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan kewenangannya dalam konteks perizinan keramaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023. Kajian ini juga menelaah sejauh mana implementasi izin keramaian memengaruhi tingkat ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum dan menjaga keseimbangan antara hak konstitusional warga dengan kewajiban negara memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perizinan keramaian di Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat dan berjenjang secara hierarkis. Polri memiliki kewenangan atribusi dalam pemberian izin keramaian yang bersifat preventif dan pengendalian sosial untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum. Prosedur perizinan menuntut pemenuhan syarat administratif dan teknis, serta memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, hasil kajian juga menemukan berbagai kendala dalam praktik implementasi, seperti tumpang tindih kewenangan antara Polri dan pemerintah daerah, lemahnya sosialisasi hukum kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta penggunaan diskresi yang kadang menimbulkan persepsi negatif terhadap birokrasi izin. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan mengakibatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perizinan belum optimal.

Kesimpulan: Izin keramaian bukan semata mekanisme pembatasan kebebasan warga, melainkan instrumen hukum yang berfungsi sebagai alat manajemen risiko dan pengendalian sosial untuk menjaga stabilitas keamanan. Implementasi peraturan perlu diperkuat melalui peningkatan profesionalitas aparat, penyederhanaan prosedur administratif, dan optimalisasi sosialisasi hukum agar masyarakat memahami tujuan substantif dari perizinan. Dengan demikian, hukum izin keramaian menjadi sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dalam menegakkan ketertiban dan keamanan di ruang publik.

 

References

Adrian Sutedi. (2024). Hukum Perizinan dalam Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Anggoro, D. (2023). Kodifikasi dan Standardisasi Sistem Izin Keramaian di Indonesia: Kajian terhadap Prinsip AUPB dan Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara, 15(2), 112–125.

Akhmad Sukri. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Polres Salatiga. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 9(1), 55–70.

Akhmad Sukri Umami. (2024). Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Wilayah Polres Salatiga [Disertasi Doktoral, UPT. Perpustakaan Undaris]. Semarang.

Gunawan, R. (2024). Ketidakseragaman Regulasi Izin Keramaian di Daerah: Dampaknya terhadap Kepastian Hukum. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(1), 88–102.

Hartono, B. (2023). Implementasi Sistem Online Izin Keramaian (SIK) di Lingkungan Polda: Studi Efektivitas Layanan Publik. Jurnal Reformasi Birokrasi, 8(3), 65–79.

Hasibuan, M. (2022). Etika Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi Polri. Jurnal Etika Pemerintahan, 6(1), 44–57.

Hidayat, A. (2023). Perizinan Publik sebagai Instrumen Pengendalian Sosial dalam Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik, 10(2), 134–148.

Ishaq Chairansyah, M. (2025). Pendekatan Yuridis Normatif terhadap Regulasi Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12(2), 45–60.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/326714/peraturan-polri-no-7-tahun-2023

Kepolisian Republik Indonesia. (2022). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

Kurniawan, R. S. (2020). Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya [Tesis Pascasarjana, Universitas Airlangga]. Surabaya.

Kusnadi, T. (2023). Digitalisasi Perizinan Publik dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Birokrasi. Jurnal Inovasi Pelayanan Publik, 7(4), 203–217.

Lestari, N. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Perizinan di Lingkungan Kepolisian. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 14(1), 56–70.

Lestari, P., & Djanggih, H. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Deepublish.

Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Mahendra, I. (2023). Partisipasi Publik dalam Kebijakan Perizinan Kegiatan Masyarakat: Pendekatan Sosio-Legal. Jurnal Demokrasi dan Hukum, 11(3), 98–112.

Maharani, R. A., & Anisykurlillah, R. (2025). Implementasi Kebijakan Perizinan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Daerah Jawa Timur. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang.

Maharani, S., & Anisykurlillah, I. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Perizinan Kegiatan Masyarakat di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 14(2), 90–105.

Muhammad Ishaq Chairansyah, N. I. Z., Sabriana N. T., M. T. R. A. Ayani, & Chelsea F. R. (2025). Analisis Kepatuhan Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan: Studi Kasus Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012. Jambi: PT Meja Ilmiah Publikasi.

Mustofa, R. (2024). Legitimasi Hukum dan Kepatuhan Masyarakat dalam Sistem Perizinan Kepolisian. Jurnal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 12(1), 22–36.

Nurhadi, S. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Edukasi dan Sosialisasi Perizinan. Jurnal Hukum dan Sosial, 10(4), 55–68.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002

Pemerintah Pusat Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/64779

Prasetyo, Y. (2024). Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat: Analisis Kelembagaan. Jurnal Pemerintahan Daerah, 8(2), 101–118.

Putri, D. (2024). Peran Partisipasi Publik dalam Efektivitas Implementasi Kebijakan Izin Keramaian. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 13(1), 77–93.

Rahardjo, S. (2020). Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Kajian Empiris. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahmawati, I. (2022). Peran Intelkam dalam Analisis Risiko Keamanan Kegiatan Masyarakat. Jurnal Keamanan Nasional, 5(2), 145–160.

Rakhman, A. (2024). Evaluasi Sistem Online Izin Keramaian (SIK): Dampaknya terhadap Efisiensi Pelayanan Publik. Jurnal Teknologi Pemerintahan, 9(1), 41–54.

Rizky Ekadiyanto. (2024). Efektivitas Fungsi Intelkam dalam Pengawasan dan Penerbitan Izin Keramaian di Polrestabes Semarang. Jurnal Hukum Kepolisian, 11(1), 23–38.

Rizky Ekadiyanto. (2024). Kewenangan Kepolisian dalam Pemberian Izin Keramaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban di Kota Semarang [Disertasi Doktoral, UPT. Perpustakaan Undaris]. Semarang.

Santoso, B. (2024). Pelayanan Publik dan Prinsip Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum Administrasi. Jurnal Reformasi Hukum, 12(1), 60–73.

Sari, E. (2024). Literasi Digital dan Aksesibilitas Layanan Publik Daring di Wilayah Terpencil. Jurnal Komunikasi dan Informasi Publik, 7(2), 89–103.

Setiyono, A. (2024). Peningkatan Kapasitas SDM Intelkam dalam Manajemen Risiko Keamanan. Jurnal Kepolisian dan Manajemen Risiko, 6(1), 25–38.

Subekti, P. (2023). Analisis Substantif terhadap Rekomendasi Izin Keramaian: Antara Formalitas dan Keamanan Publik. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan, 9(2), 133–147.

Suriana. (2024). Persepsi Masyarakat terhadap Izin Penutupan Jalan dan Izin Keramaian dalam Kegiatan Pesta di Wilayah Pedesaan. Jurnal Sosio Legal, 8(2), 112–125.

Suriana. (2024). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Penutupan Jalan dalam Kegiatan Pesta di Kabupaten Pinrang. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare.

Sushanty, V. R. (2020). Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan. Surabaya: UBHARA Press.

Sutopo, J. (2021). Persepsi Pelaku Usaha terhadap Sistem Perizinan Kegiatan Hiburan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 8(3), 115–130.

Syafrudin, A. (2022). Perizinan Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi: Antara Kontrol dan Perlindungan. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 9(2), 72–86.

Tampubolon, E. (2023). Restorative Governance dalam Kebijakan Publik: Pendekatan Humanis di Sektor Penegakan Hukum. Jurnal Pemerintahan dan Reformasi, 8(3), 143–158.

Wibowo, F. (2024). Akuntabilitas dalam Digitalisasi Sistem Perizinan POLRI. Jurnal Administrasi Digital, 10(1), 50–66.

Widodo, L. (2023). Sinergi Antarinstansi dalam Pelaksanaan Kebijakan Izin Keramaian. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 7(2), 119–134.

Wijaya, H. (2024). Pendekatan Dialogis dalam Penegakan Hukum Administrasi: Studi Kasus Izin Keramaian. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(2), 87–101.

Yulianto, S. (2024). Harmonisasi Regulasi Izin Keramaian antara Pusat dan Daerah. Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik, 14(1), 55–70.

Downloads

Published

13-11-2025

How to Cite

Simangunsong, W. R., Simangunsong, W. R., Purba, S. B., Qoniah, H. A. ., & Sarasanto, G. . (2025). Kajian Hukum Izin Keramaian dan Pengaruhnya terhadap Ketaatan atas Perizinan dalam Kegiatan Hiburan Masyarakat. Journal of Innovative and Creativity, 5(3), 31384–31398. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4678

Issue

Section

Articles