Strategi Pencegahan Korupsi Dana Desa: Analisis Yuridis dan Tata Kelola di Kabupaten Cianjur
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.4519Keywords:
pencegahan korupsi, dana desa, tata kelola pemerintahanAbstract
Implementasi Undang-Undang Desa telah mentransfer otoritas fiskal yang signifikan ke tingkat desa, namun disertai dengan peningkatan risiko korupsi. Fenomena ini mengancam tujuan pembangunan desa dan mengikis kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis strategi pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan desain studi kasus. Analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mendalam terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademis. Analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data secara sistematis dalam kerangka teori hukum pidana dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 secara teoretis memadai, namun implementasi pencegahan di tingkat desa menghadapi tantangan signifikan. Tiga temuan utama adalah: (1) keterbatasan kapasitas aparat desa dalam administrasi keuangan, (2) lemahnya mekanisme pengawasan internal dan partisipasi masyarakat, serta (3) modus operandi korupsi yang sistematis, seperti penggelembungan anggaran dan laporan fiktif. Pencegahan korupsi dana desa memerlukan pendekatan multifaset yang melampaui sanksi pidana. Diperlukan penguatan kapasitas aparat desa, digitalisasi tata kelola keuangan, serta pemberdayaan pengawasan masyarakat sebagai strategi preventif yang esensial untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas dana desa.
References
Admadja, I. (2009). Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum. Rajawali Pers.
Alatas, S. H. (1986). Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. LP3ES.
Arief, B. N. (2008). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). Kencana Prenada Media Group.
Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana.
Asshiddiqie, J. (2012). Gagasan Negara Hukum Indonesia. Bhuana Ilmu Populer.
Ata Ujan, A. (2001). Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls. Kanisius.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga.
Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169–217. https://doi.org/10.1086/259394
Butt, S. (2012). Corruption and Law in Indonesia. Routledge.
Cahyadi, S. (2015). Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah. Sinar Grafika.
Charudin, A. (2008). Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Refika Aditama.
Cressey, D. R. (1953). Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement. The Free Press.
Danil, E. (2011). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. RajaGrafindo Persada.
Fox, J. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? World Development, 72, 346–361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011
Hamzah, A. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. RajaGrafindo Persada.
Huda, N. (2020). Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Setara Press.
Indonesia Corruption Watch. (2022). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. ICW.
Ismail, T. (2004). Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas. Universitas Trisakti.
Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. University of California Press.
Kristian, T. (2015). Tindak Pidana Korupsi. Refika Aditama.
Kusumaatmadja, M. (1986). Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Binacipta.
Muladi. (2016). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Olken, B. A., & Pande, R. (2012). Corruption in developing countries. Annual Review of Economics, 4(1), 479–509. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080511-110916
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.
Rahardjo, S. (2009). Membangun dan Merombak Hukum Indonesia. Genta Publishing.
Rose-Ackerman, S. (2013). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge University Press.
Saleh, C. (2020). Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintahan Daerah. Refika Aditama.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
Sutedi, A. (2012). Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika.
Syamsuddin, A. (2016). Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika.
Tjandra, W. R. (2009). Hukum Keuangan Negara. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Toule, F. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Prioris, 8(3), 221-236.
United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development. UNDP Policy Paper.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(2), 148–152. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5323
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Taopik Haerudin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







