Pelayanan Pembuatan E-KTP Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab, Bolsel
DOI:
https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.2502Keywords:
Koordinasi, Jarak Tempuh, KesadaranAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pelayanan pembuatan e-KTP bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Fokus penelitian mencakup tiga dimensi utama, yaitu Koordinasi, Jarak Tempuh, dan Kesadaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pelaksana program, serta dokumentasi operasional program.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan perangkat desa sudah berjalan dengan baik, namun koordinasi dari aparat desa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesalahan dalam penginformasian data penyandang disabilitas, yang mana informasi sering kali diperoleh melalui pelantara dan tidak dilakukan kunjungan langsung oleh perangkat desa. Selain itu, masalah jarak tempuh yang jauh dan medan yang sulit menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi hambatan signifikan, karena Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 81 desa dengan kondisi jalan yang tidak memadai, seperti sempit, menanjak, dan terjal. Jarak yang jauh ini menyebabkan persiapan perekaman dan penginputan data memakan waktu yang lama. Kesadaran masyarakat dan aparat desa dalam memberikan informasi mengenai penyandang disabilitas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih rendah, yang mempersulit pencarian keberadaan masyarakat penyandang disabilitas untuk melakukan perekaman KTP-e. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap koordinasi antara pihak terkait, penyederhanaan akses jarak tempuh, dan peningkatan kesadaran masyarakat serta aparat desa agar pelayanan pembuatan e-KTP bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan maksimal.
References
Afrida, N. A., & Habibulloh, L. H. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif Welfare State Di Indonesia. Journal of Administrative and Social Science, 4(1), 11–22.
Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Gorontalo Law Review, 1(1), 15.
Akhmaddhian, S. (2017). Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten. Jurnal Unifikasi, 04(01), 1–13.
Anggraini, M. D., & Manar, D. G. (2024). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang). Elgar Encyclopedia of Corruption and Society, 1(2), 129–133.
Arifin, M., Prasetya, K., Sander, J. V. A., Khothimah, K., & Ardhana, R. (2020). Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya Mahasiwa Administrasi Negara, FISIP UPN “Veteran”Jawa Timur. Student Journal of Public Management, 1(2), 1–17. https://osf.io/fr4qd/download
Asyifani, K., & Suryadinata, T. A. (2021). Analisis Teori Kesadaran Kritis Paulo Freire dalam Mengupayakan Inklusi Sosial Bagi Korban Tragedi 65 di Surakarta. Journal of Development and Social Change, 4(1), 77–89.
Conway, E., Monks, K., Fu, N., Alfes, K., & Bailey, K. (2020). Reimagining alienation within a relational framework: evidence from the public sector in Ireland and the UK. International Journal of Human Resource Management, 31(21), 2673–2694.
Dachi, L. I., Dakhi, S. W., & Elazahri. (2024). Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasaan Masyarakat Di Kantor Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Genta Mulia, 15(01), 320–331.
Defourny, J., & Nyssens, M. (2017). Fundamentals for an International Typology of Social Enterprise Models. Voluntas, 28(6), 2469–2497.
Elsera, C. (2023). Peran Koordinasi Pimpinan Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-E) Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu), 12(02), 334–347.
Hidayatullah, G. M. (2024). Penerapan Pelayanan Prima Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(3), 1219–1229.
Indarwati, T. (2020). Pengaruh Kompetensi, Disiplin dan Lingkungan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Camat Denpasar Timur. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 90–103.
Indriastuti. (2020). Memahami Kembali Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 10(1), 60–75.
Jannah, B. U., Mufidah, A. N., & Jayanti, D. (2024). Koordinasi Sebagai Indikator dalam Organisasi Pendidikan. Cermin Jurnal, 3(2), 36–39.
Luthfia, A., & Sunarto, S. (2024). Pengorganisasian dalam Pendidikan Islam: Struktur Organisasi, Pembagian Tugas, dan Koordinasi dalam Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial, 3(1), 191–197.
Manoppo, I. R. A., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2(2), 1–10.
McDonald, S. P., Ullah, S., Dansie, K., Duncanson, E., Gulyani, A., Davies, C. E., & Jesudason, S. (2023). The Burden of Travel-Time and Distance Traveled for Hemodialysis Patients in Australian Major City Areas. Kidney International Reports, 8(5), 1105–1108.
Mehta, N., Lavoie-Gagne, O. Z., Diaz, C. C., Cohn, M. R., Garrigues, G. E., Nicholson, G. P., Verma, N. N., & Forsythe, B. (2022). Travel distance does not affect outcomes after total shoulder arthroplasty. JSES International, 6(6), 903–909.
Mensah, I. K. (2020). Impact of Government Capacity and E-Government Performance on the Adoption of E-Government Services. International Journal of Public Administration, 43(4), 303–311.
Morlian, A. (2016). Peranan Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Jurnal AKP, 6(1), 18–27.
Nur, M. A., Idris, A., & Resmawan, E. (2019). Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 135–147.
Nuriyanto. (2016). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? Jurnal Konstitusi, 11(3), 428.
Peter. (2017). Reviewing Leadership Styles: Overlaps and the Need for a New ‘Full-Range’ Theory. International Journal of Management Reviews, 19(1), 76–96.
Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2020). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. Jurnal Manajemen Bisnis, 8(1), 1–33.
Purnawati, L. (2020). Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 229–243.
Putra, R. S., Novianti, Y., Marpaung, M., Pradhana, Y., & Rimbananto, M. R. (2021). Interaksi Simbolik Media Sosial. Interaksi Ilmu Komunikasi, 10(1), 1–11.
Putri, A. A., Wiryadi, U., & Nugraha, W. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi. Jurnal Krisna Law, 6(2), 49.
Rhodes, S. S., Berlin, E., Yegya-Raman, N., Doucette, A., Gentile, M., Freedman, G. M., & Taunk, N. K. (2023). Factors Associated With Travel Distance in the Receipt of Proton Breast Radiation Therapy. International Journal of Particle Therapy, 9(3), 1–9.
Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2(1), 24–37.
Saputra, W. E. (2020). Pengaruh Pengorganisasian dan Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Timur. Edunomika, 4(2), 1–9.
Sarstedt, M., Bengart, P., Shaltoni, A. M., & Lehmann, S. (2018). The use of sampling methods in advertising research: a gap between theory and practice. International Journal of Advertising, 37(4), 650–663.
Sellfia, N. R., Dayat, U., & Aryani, L. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta. Kinerja, 18(4), 590–598.
Setti, L., Passarini, F., De Gennaro, G., Barbieri, P., Perrone, M. G., Borelli, M., Palmisani, J., Di Gilio, A., Piscitelli, P., & Miani, A. (2020). Airborne transmission route of covid-19: Why 2 meters/6 feet of inter-personal distance could not be enough. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8). https://doi.org/10.3390/ijerph17082932
Silverwood, S., Lichter, K., Drew, T., Conway, A., Mohamad, O., & Grover, S. (2023). Distance Traveled by Patients Globally to Access Radiotherapy: A Systematic Review. International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, 117(2), e625–e626.
Soraya, T., & Astuti, P. (2019). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati. Journal of Politic and Government Studies, 8(4), 61–70.
Tinggogoy, D. C., & Kaloly, J. H. (2021). Pelayanan Publik: Antara Hak Masyarakat dan Kewajiban Pemerintah (Studi di Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara). JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 5(1).
Wardhana, A. (2024). Koordinasi ( COORDINATING ) dalam Manajemen (Issue August). 1 (2), 1-7.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Mila Karmila Nusura, Sofyan Al-Hadar, Taty Thalib
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
