Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Oleh Satpol-PP Studi Kasus (Didesa Panggulo Kecamatan Botupingge,Kabupaten Bone Bolango)

Authors

  • Meriyawati Adam Universitas Bina Taruna Gorontalo
  • Rukiah Nggilu Universitas Bina Taruna Gorontalo
  • Sabriana Oktaviana Gintulangi Universitas Bina Taruna Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1915

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Penertiban Hewan Lepas, Satpol-PP, Desa Panggulo, Infrastruktur, Kesadaran Masyarakat, Koordinasi Instans

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban hewan lepas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya permasalahan hewan peliharaan yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemiliknya, sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Penertiban hewan lepas merupakan tanggung jawab Satpol-PP sebagai pelaksana kebijakan daerah, namun implementasinya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu infrastruktur pendukung seperti ketersediaan kandang atau shelter, tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta koordinasi antar instansi seperti antara pihak desa, kecamatan, dan Satpol-PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek infrastruktur, meskipun pengadaan kandang penampungan telah diajukan, realisasinya masih tertunda karena keterbatasan lahan dan belum tersedianya anggaran dari pemerintah. Dalam aspek kesadaran masyarakat, masih ditemukan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan penertiban hewan, yang berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan oleh Satpol-PP. Adapun pada aspek koordinasi, telah terjadi upaya sinergi antara pihak desa, kecamatan, dan Satpol-PP pada tahun 2024, namun belum dilanjutkan secara konsisten hingga tahun 2025. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menyediakan fasilitas pendukung seperti kandang penampungan. Selain itu, perlu ditingkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengendalikan hewan peliharaan. Terakhir, penting untuk membangun sistem koordinasi yang berkelanjutan dan tidak bersifat insidental antara seluruh pihak yang terlibat, demi keberhasilan implementasi kebijakan penertiban hewan lepas di Desa Panggulo.

 

References

Al Habib, A. D., Razak, A. N. Q. A., Zainal, M. A., Pratiwi, A., & Mongkito, M. R. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review, 4(2).

Amam, Setyawan, H. B., Jadmiko, M. W., Harsita, P. A., Rusdiana, S., & Luthfi, M. (2021). Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Aksesibilitas Sumber Daya Usaha Ternak Sapi Potong Rakyat. JITRO (Jurnal Ilmu Dan Teknologi Peternakan Tropis), 8(1), 57–65. https://doi.org/10.33772/jitro.v8i1.14118

Arifin, M., Prasetya, K., Sander, J. V. A., Khothimah, K., & Ardhana, R. (2020). Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya. Student Journal of Public Management, 1–15.

Atmaja, H. K., & Mahalli, K. (2015). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga. Ekonomi, 3(4), 1–18.

Buheli, W., Djaafar, L., & Mozin, N. (2024). Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Di Kasus Kecamatan Kwandang). Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 9374–9385.

Butler, M. J. R., & Allen, P. M. (2008). Understanding policy implementation processes as self-organizing systems. Public Management Review, 10(3), 421–440.

DeLeon, P., & DeLeon, L. (2002). What ever happened to policy implementation? An alternative approach. Journal of Public Administration Research and Theory, 12(4), 467–492.

Deswimar, D. (2018). Pengaruh Koordinasi Vertikal dan Horizontal Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai UIN Suska Riau. Jurnal EL-RIYASAH, 8(2), 67. https://doi.org/10.24014/jel.v8i2.4410

Insari, R. D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Purwosari). Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 15(2), 146–153.

Leal, R. de A., & Moreira, M. R. P. (2023). Metodologia. Os Desafios Para o Gerenciamento de Encostas Da Cidade Do Recife Junto Aos Reflexos Das Mudanças Climáticas: Um Estudo Aplicado à 3a Região Político-Administrativa – RPA 3, 36–49. https://doi.org/10.51859/amplla.dge969.1123-3

Lester, J. P., Bowman, A. O., Goggin, M. L., & O’Toole Jr, L. J. (1987). Public policy implementation: Evolution of the field and agenda for future research. Review of Policy Research, 7(1), 200–216.

M.M, D. M. S., M.M, D. B. D. W., M.M, U. R. L., & M.M, D. M. (2021). C. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik, 4(2), 41. https://doi.org/10.54980/imkp.v4i2.142

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 324–334.

May, P. J. (2012). Policy design and implementation. The Sage Handbook of Public Administration, 279–291.

Mehrjo, F., Baghkhanipour, M., & Khalili, E. (2024). The solutions basic collection, control, and management of stray animals in urban areas (Study area: Tehran City). Sustainable Earth Trends, 4(2).

Munir, S. M. I., Mokhtar, M. I., & Arham, A. F. (2023). Public perspectives on strays and companion animal management in Malaysia. BMC Public Health, 23(1), 1428.

Mursyid, B. T. (2023). EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 189–210.

O’Toole Jr, L. J. (2000). Research on policy implementation: Assessment and prospects. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2), 263–288.

Peters, B. G. (2000). Policy instruments and public management: bridging the gaps. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(1), 35–47.

Rahayu, P. D., Isa, R., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini Di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik.

Rein, M. (1983). Implementation: A theoretical perspective. In From policy to practice (pp. 113–137). Springer.

Rifai, Lilik E, M. R., & Suhardono, E. (2022). Implementation of Policy for Handling of Hazardous Goods in the Effort To Achieve the Safety and Security of Ro-Ro Ships in Tanjung Silver Utama Kesyahbandaran. International Journal of Applied Research in Social Sciences, 4(2), 51–62. https://doi.org/10.51594/ijarss.v4i2.312

Robichau, R. W., & Lynn Jr, L. E. (2009). The implementation of public policy: Still the missing link. Policy Studies Journal, 37(1), 21–36.

Safitri, I. L., Darmi, T., Rosidin, R., & Indarti, S. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(3), 6396–6404.

Siregar, N. (2022). MENENTUKAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENGANALISIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) Oleh. JISOS Jurnal Ilmu Sosial, 15(1), 35–52.

Siregar, N. S. S. (2019). Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur). Universitas Medan Area.

Soegianto. (2016). BAB II Tinjauan Pustaka tentang Tinjauan Umum Tentang jenis Pidana Tambahan Dalam Hukum Lingkungan. 19–30.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Alfabeta (ed.)). Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.

Tahir, Muhammad Rachmad, Andi Inar Sahabat, S. H. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penerbitan Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango. Maleo Law Journal, 7(2), 166–186.

Tahir, M. R., Hamzah, S., & Sahabat, A. I. (2024). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 39 TAHUN 2006 TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI KABUPATEN BONE BOLANGO. Maleo Law Journal, 8(1), 1–13.

Tjokro, C. I. (2019). Perilaku Organisasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon). Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 1(01), 60–65.

Umar, N., Mozin, S. Y., & Tui, F. P. D. (2023). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak. Journal Administrasi and Public Sevice, 4, 11–20.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Voslářvá, E., & Passantino, A. (2012). Stray dog and cat laws and enforcement in Czech Republic and in Italy. Annali Dell’Istituto Superiore Di Sanità, 48, 97–104.

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Policy analysis: Concepts and practice. Routledge.

Downloads

Published

29-08-2025

How to Cite

Adam, M., Nggilu , R. ., & Gintulangi, S. O. (2025). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Oleh Satpol-PP Studi Kasus (Didesa Panggulo Kecamatan Botupingge,Kabupaten Bone Bolango). Journal of Innovative and Creativity, 5(2), 23700–23710. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1915

Issue

Section

Articles