Restorative Justice In The Settlement Of Agrarian Crimes: Alternative Or Threat To Law Enforcement?

Abstract

Konflik agraria di Indonesia seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks dan tidak terselesaikan secara tuntas melalui pendekatan pidana konvensional. Restorative Justice (RJ) muncul sebagai tawaran alternatif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penerapan RJ dalam tindak pidana agraria dapat menjadi instrumen transformasi hukum pidana menuju penyelesaian yang lebih adil, atau justru berpotensi melemahkan akuntabilitas hukum terhadap pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis kebijakan hukum dan praktik penyelesaian konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ memiliki potensi menjadi pendekatan yang adil dan transformatif dalam kasus agraria yang bersifat horizontal atau berintensitas rendah. Namun, dalam konflik yang berintensitas tinggi dan sarat muatan politik, pendekatan ini memerlukan pengendalian yang ketat terhadap transparansi dan akuntabilitas agar tidak menjadi sarana impunitas bagi aktor dominan. RJ dapat menjadi strategi penyelesaian yang efektif apabila diposisikan bukan sebagai pengganti mutlak pemidanaan, melainkan sebagai pelengkap yang berlandaskan prinsip keadilan substantif, partisipasi masyarakat, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, penerapan RJ dalam konteks agraria memerlukan kerangka kebijakan yang selektif, adil, dan tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak kelompok rentan.