MAZHAB SEJARAH HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK

Mazhab Sejarah Hukum lahir sebagai respons kritis terhadap dominasi aliran Hukum Alam dan Positivisme Hukum yang cenderung merumuskan aturan secara abstrak tanpa mempertimbangkan konteks kebudayaan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam sejarah perkembangan Mazhab Sejarah Hukum, kontribusinya terhadap pemikiran hukum global, serta implikasinya terhadap praktik penemuan hukum di Indonesia. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis pemikiran Friedrich Carl von Savigny mengenai konsep Volksgeist atau jiwa bangsa sebagai sumber utama otoritas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Sejarah Hukum telah memberikan kontribusi epistemologis yang signifikan terhadap lahirnya Sociological Jurisprudence, Legal Realism, serta teori pluralisme hukum secara global. Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini memiliki relevansi yang nyata dalam penemuan hukum, di mana hakim didorong untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup (living law) serta keadilan substantif yang bersumber dari kebudayaan dan sejarah bangsa. Pengakuan terhadap hukum adat dan pentingnya kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional merupakan cerminan nyata dari keberlanjutan pemikiran Mazhab Sejarah Hukum di Indonesia.

ABSTRACT

The Historical School of Law emerged as a critical response to the dominance of the Natural Law and Legal Positivism schools, which tended to formulate rules abstractly without considering the cultural context of society. This article aims to examine in depth the historical development of the Historical School of Law, its contribution to global legal thought, and its implications for the practice of legal discovery in Indonesia. Using a normative legal research approach with a literature review method, this study analyzes Friedrich Carl von Savigny's thinking on the concept of Volksgeist, or the soul of the nation, as the primary source of legal authority. The results show that the Historical School of Law has made significant epistemological contributions to the emergence of Sociological Jurisprudence, Legal Realism, and the theory of legal pluralism globally. In the Indonesian context, this thinking has real relevance in legal discovery, where judges are encouraged not to focus solely on statutory texts but also to explore the values ​​of living law and substantive justice derived from the nation's culture and history. The recognition of customary law and the importance of local wisdom in the development of national law clearly reflects the continuity of the Historical School of Law's thinking in Indonesia.