Konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Integrasi Normatif Dan Tantangan Implementasi

Abstract

Artikel ini mengkaji konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan fokus pada integrasi normatif dan tantangan implementasi. Urgensi penelitian ini didasarkan pada dinamika integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional yang menghadapi tantangan harmonisasi, dualisme peradilan, dan sinkronisasi hukum positif. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah dalam tatanan hukum nasional memiliki legitimasi yuridis yang kuat melalui berbagai kodifikasi undang-undang sektoral dan perluasan kewenangan Peradilan Agama. Namun, proses integrasi memperlihatkan adanya kesenjangan hukum berupa inkonsistensi regulasi antarlembaga otoritas keuangan serta potensi konflik yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa. Landasan filosofis Hukum Ekonomi Syariah berakar pada prinsip tauhid, maqashid al-shariah, keadilan, keseimbangan, amanah, dan khalifah. Proses pembentukan konfigurasi melibatkan dimensi normatif, doktrinal, regulatif, institusional, dan praktis-empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa depan konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah sangat bergantung pada unifikasi hukum yang adaptif dan responsif melalui undang-undang payung yang komprehensif serta peningkatan kompetensi hakim untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.