Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Begal di Wilayah Bandung

Abstract

Tindak pidana begal merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang menimbulkan keresahan masyarakat karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Di wilayah Bandung, kasus begal menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, serta hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam proses penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan aturan hukum dalam praktik di masyarakat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan pengamatan terhadap fenomena kejahatan begal yang terjadi di wilayah Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana begal dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, penyuluhan hukum, peningkatan pengawasan di daerah rawan, serta kerja sama antara kepolisian dan masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta pelimpahan perkara ke proses peradilan pidana. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana begal antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melapor, keterbatasan alat bukti, pelaku yang berpindah-pindah tempat, serta masih adanya faktor ekonomi dan lingkungan sosial yang mendorong terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana begal di wilayah Bandung perlu dilakukan secara tegas, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.