Coretax Sebagai Teknologi Kekuasaan: Pemaknaan Wajib Pajak Atas Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana wajib pajak memahami dan memberi makna terhadap kehadiran Coretax dalam praktik administrasi perpajakan digital di Indonesia. Coretax diposisikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sistem inti administrasi perpajakan terintegrasi yang menyatukan layanan elektronik, basis data, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan dalam satu platform. Namun, pengalaman pengguna menunjukkan bahwa digitalisasi pajak tidak hanya berhubungan dengan efisiensi teknis, tetapi juga dengan relasi kekuasaan, kepercayaan, privasi, dan strategi adaptasi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif melalui wawancara mendalam terhadap wajib pajak yang memiliki pengalaman menggunakan Coretax, serta didukung telaah dokumen dan literatur mengenai digitalisasi administrasi pajak, adopsi teknologi, dan teori kekuasaan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan empat tema utama, yaitu Coretax sebagai kemudahan, Coretax sebagai pengawasan, ambivalensi pengalaman, dan strategi adaptasi. Temuan memperlihatkan bahwa Coretax dipahami secara ganda: sebagai alat administratif yang memudahkan pelaporan dan pembayaran, sekaligus sebagai medium pengawasan digital yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kesalahan data, audit otomatis, dan privasi. Wajib pajak merespons kondisi tersebut melalui belajar mandiri, konsultasi dengan petugas atau konsultan pajak, pembelajaran kolektif, dan penyimpanan arsip manual. Penelitian ini merekomendasikan agar transformasi digital perpajakan disertai desain sistem yang transparan, pendampingan pengguna, perlindungan privasi, dan mekanisme koreksi yang manusiawi.