Doktrin Business Judgment Rule sebagai Perlindungan Hukum bagi Direksi BUMN Pasca Pengalihan Saham kepada BPI Danantara

Authors

  • Tasya Darosyifa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
  • Heru Sugiyono Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
  • Iwan Erar Joesoef Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.12227

Keywords:

Business Judgment Rule; Direksi BUMN; BPI Danantara; Perlindungan Hukum; Tata Kelola Perusahaan.

Abstract

Transformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengalihan saham negara kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pemegang saham strategis menghadirkan dinamika baru dalam hubungan antara pemegang saham dan direksi. Perubahan struktur kepemilikan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi penerapan Business Judgment Rule sebagai bentuk perlindungan hukum bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Business Judgment Rule dalam hukum perseroan Indonesia serta mengkaji relevansi penerapannya terhadap direksi BUMN pasca pengalihan saham kepada BPI Danantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Business Judgment Rule telah diakomodasi secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta mengutamakan kepentingan perseroan. Pengalihan saham kepada BPI Danantara tidak mengubah kedudukan maupun tanggung jawab hukum direksi sebagai organ perseroan, sehingga parameter penerapan Business Judgment Rule tetap mengacu pada ketentuan hukum perseroan. Namun demikian, perubahan struktur kepemilikan tersebut menuntut penguatan penerapan prinsip Good Corporate Governance, khususnya independensi direksi, agar perlindungan hukum melalui Business Judgment Rule tetap efektif dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang profesional dan akuntabel.

References

Amalia, S. (2024). Tumpang Tindih Regulasi dalam Penanganan Korupsi di BUMN: Urgensi Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. Jurnal Legislasi, 20(4), 188–202.

Andriani, R. (2024). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Pencegahan Korupsi BUMN. Jurnal Hukum & Keadilan, 15(2), 113–128.

Cesaria, B. D. R. (2025). Memahami Fiduciary Duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia. Begawan Abioso, 16(1).

Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, & Ali Ismail Shaleh. (2020). Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN melalui Business Judgment Rule Doctrine. Jurisprudence, 10(1), 127–145. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.11006

Disemadi, Hari Sutra, Suryamah, & Afriana. (2021). Prinsip Business Judgment Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 171–190. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553

Equality Before the Law. (2023). Penerapan Business Judgment Rule dalam BUMN dan Permasalahan Kerugian Negara.

Fuady, M. (2014). Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, A. (2023). Reformasi Pengelolaan BUMN dan Risiko Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

Hukumonline. (2025, 21 Mei). UU BUMN 2025 dan Business Judgment Rule: Antara Perlindungan Profesional dan Celah Impunitas.

Indrawan, M. (2025). Kritik terhadap Perlindungan Hukum Pejabat BUMN dalam Revisi UU Tipikor. Jurnal Antikorupsi Indonesia, 12(2), 101–115.

Khairandy, R. (2013). Karakteristik Hukum BUMN dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Direksi. Jurnal Mimbar Hukum, 25(2).

Kurniawan, B. (2024). Menakar Efektivitas Revisi UU Korupsi dalam Tata Kelola BUMN. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 79–94.

Kusuma, Purnama Hadi, Usnadi, & Abdul Rahman Salman Faris. (2026). Business Judgment Rule: Prinsip Perlindungan bagi Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Perusahaan. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 3(1), 82–87. https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1530

Locus Journal of Academic Literature Review. (2025). 4(2), 80–90.

Muhammad, Ogan. (2025). Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Perlindungan Hukum Direksi BUMN. Jurnal Hukum Legalitas.

Munazar, U. (2026). Business Judgment Rule dalam UU BUMN 2025: Antara Perlindungan Direksi dan Celah Impunitas. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2).

Nasution, B. (2010). Business Judgment Rule dalam Hukum Perusahaan Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17(3).

Nasution, B. (2011). Prinsip Kehati-hatian Direksi dalam Hukum Perseroan. Jurnal Hukum Bisnis, 30(2).

Nasution, I. (2023). Penerapan Business Judgment Rule dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 145–160.

Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN. Locus Journal.

Prakasa, A. W., & Sudarwanto, A. S. (2025). Doktrin Fiduciary Duty dalam Pengurusan Perseroan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2).

Putri, N. A. (2023). Integritas Tanpa Sistem: Tantangan Penegakan Etika dalam BUMN. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Putri Anggita, Marisyah Taher, & Brayna Agitha. (2026). Analisis Yuridis Penerapan Doktrin Business Judgment Rule dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN: Antara Kepastian Hukum Direksi dan Potensi Impunitas Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(3), 2588–2597. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.8251

Rahayu, M. H. (2025). Dilema Hukum Pasca UU Nomor 1 Tahun 2025.

Santiago, F. (2024). Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia: Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(1). https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1371

Saputra, D. (2024). Decision Paralysis dalam Pengelolaan BUMN: Studi Hukum Korporasi. Jurnal Hukum Ekonomi, 9(1), 17–30.

Saputra, M. (2023). Directors' Liability and Legal Protection for Shareholder Loan Agreements. ResearchGate.

Sari, Y. D. P., & Irawati, A. C. (2025). Business Judgment Rule: Payung Hukum atau Celah Impunitas. J-CEKI.

Setiawati, A. D., & Vitrana, M. G. (2025). Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN. Jurnal Rechtens, 14(1).

Sjahdeini, S. R. (2018). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. Jakarta: Kencana.

Syakir, A. P., & Sodikin. (2025). Penerapan Prinsip Fiduciary Duty untuk Mewujudkan Good Corporate Governance. Journal of Contemporary Law Studies, 2(2).

Tambunan, S. (2024). Kritik atas Revisi UU Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Integritas, 10(1), 33–48.

Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. (2025, 16 Desember). Penegasan Business Judgment Rule dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

Wibowo, H. (2024). Good Governance dalam BUMN dan Reformasi Sistem Hukum Pidana. Yogyakarta: Genta Press.

Widodo, A. (2023). Pemetaan Risiko Korupsi dalam BUMN: Antara Pencegahan dan Penindakan. Jakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Indonesia.

Wijayati, A., et al. (2025). Penerapan Business Judgment Rule dalam Tanggung Jawab Direksi BUMN. Jurnal Hukum, 11(2).

Yuliana, R. (2025). Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Pidana dalam BUMN. Bandung: Refika Aditama.

Downloads

Published

24-06-2026

How to Cite

Darosyifa, T., Sugiyono, H. ., & Joesoef, I. E. . (2026). Doktrin Business Judgment Rule sebagai Perlindungan Hukum bagi Direksi BUMN Pasca Pengalihan Saham kepada BPI Danantara. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 34472–34482. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.12227

Issue

Section

Articles