Peran Pokok Pikiran DPRD Dalam Meningkatkan Responsivitas Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Dapil IV Kabupaten Kampar

Authors

  • Ramli Ramli Universitas Islam Riau
  • Sufian Hamim Universitas Islam Riau
  • Rosmayani Rosmayani Universitas Islam Riau
  • Raden Imam Al Hafis Universitas Islam Riau

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11933

Keywords:

Pokok Pikiran DPRD; Aspirasi Masyarakat; Keterbatasan Anggaran; Pembangunan Daerah

Abstract

Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan instrumen penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, keterbatasan anggaran daerah sering menjadi kendala utama dalam merealisasikan aspirasi tersebut secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pokir DPRD Dapil IV Kabupaten Kampar dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi anggota DPRD, pejabat Bappeda, OPD terkait, tokoh masyarakat, serta pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pokir DPRD Dapil IV telah berjalan secara prosedural dan memperkuat fungsi representasi politik DPRD. Namun, tingkat realisasi Pokir masih relatif rendah akibat keterbatasan anggaran daerah dan ketidaksinkronan perencanaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan transparansi, kolaborasi lintas sektor, serta penetapan prioritas pada program ekonomi produktif sebagai strategi optimalisasi Pokir.

 

References

Anderson, J. E. (2015). Public policymaking (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Bappenas. (2020). Pedoman perencanaan pembangunan daerah. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis (6th ed.). New York, NY: Routledge. Dwiyanto, A. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 101–115.

Fauzi, A., & Nugroho, R. (2019). Peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 45–58.

Hadi, S., & Kurniawan, T. (2020). Efektivitas kebijakan publik dalam konteks otonomi daerah. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 1–15.

Heeks, R. (2018). Information and communication technology for development. Journal of International Development, 30(3), 1–17.

Indrajit, R. E. (2016). E-government: Strategi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital. Yogyakarta: Andi.

Irwansyah, I., & Mulyadi, D. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Jurnal Administrasi Pembangunan, 9(2), 89–102.

Kementerian Dalam Negeri. (2019). Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan daerah. Jakarta: Kemendagri.

Kurniawan, R., & Setyowati, E. (2020). Fungsi representasi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Jurnal Politik Pemerintahan, 6(2), 77–91.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nugroho, R. (2017). Public policy: Dinamika kebijakan publik. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Osborne, S. P. (2010). The new public governance? Public Management Review, 12(1), 1–14.

Prasetyo, B., & Riyadi, S. (2021). Implementasi pokok pikiran DPRD dalam APBD. Jurnal Keuangan Daerah, 5(1), 33–47.

Putra, F. (2018). Kebijakan publik: Analisis dan implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Raharjo, S., & Hidayat, A. (2022). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah. Jurnal Administrasi Digital, 3(1), 12–25.

Rizki, M., & Anwar, S. (2020). Keterbatasan anggaran dan implikasinya terhadap pembangunan daerah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah, 4(2), 66–80.

Santoso, P. (2016). Partisipasi publik dalam kebijakan daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Setiawan, D., & Wibowo, A. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 11(2), 54–68.

Subarsono. (2018). Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharto, E. (2017). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Suryanto, T., & Prabowo, H. (2021). E-government dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jurnal Administrasi Negara, 13(1), 1–14.

Syafri, W. (2019). Studi administrasi publik. Jakarta: Erlangga.

Taufiqurrahman, M., & Lestari, S. (2022). Efektivitas program pembangunan berbasis aspirasi masyarakat. Jurnal Pembangunan Wilayah, 10(1), 23–38.

Winarno, B. (2020). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Jakarta: CAPS. Yunus, M., & Fadli, M. (2023). Digital governance dalam perencanaan pembangunan daerah. Jurnal Administrasi Pemerintahan Digital, 2(2), 55–69.

Downloads

Published

25-06-2026

How to Cite

Ramli, R., Hamim, S. ., Rosmayani, R., & Al Hafis, R. I. . (2026). Peran Pokok Pikiran DPRD Dalam Meningkatkan Responsivitas Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Dapil IV Kabupaten Kampar. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 35061–35072. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11933

Issue

Section

Articles