Alasan Hakim Menolak Gugatan Praperadilan Tersangka

Authors

  • Ryzka Anggraini Universitas Islam Sumatera Utara
  • Dwi Purnama Sari Universitas Islam Sumatera Utara
  • Anggi Saskia Jelita Daulay Universitas Islam Sumatera Utara
  • Muhammad Anfa Adriyan Universitas Islam Sumatera Utara
  • Salwa Khairun Nisa Universitas Islam Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11775

Keywords:

praperadilan, tersangka, hakim, penolakan permohonan, hukum acara pidana.

Abstract

Praperadilan merupakan lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penyidikan dan penuntutan. Melalui praperadilan, tersangka dapat mengajukan permohonan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, maupun penyitaan. Namun dalam praktiknya, tidak semua permohonan praperadilan dikabulkan oleh hakim. Banyak permohonan yang ditolak ataupun dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena berbagai alasan yuridis dan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi alasan hakim dalam menolak permohonan praperadilan tersangka serta meninjau pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

References

Asikin, Zainal. (2018). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hamzah, Andi. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik. (2012). Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Poernomo, Bambang. (2015). Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Amarta Buku.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

Downloads

Published

21-06-2026

How to Cite

Anggraini, R., Sari, D. P. ., Daulay, A. S. J. ., Adriyan, M. A. ., & Nisa, S. K. (2026). Alasan Hakim Menolak Gugatan Praperadilan Tersangka. Journal of Innovative and Creativity, 6(2), 33561–33565. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11775

Issue

Section

Articles